Sragen, Gatra.com - Ribuan rekening peserta program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Sragen, Jateng terblokir. Akibatnya, warga miskin penerimanya tak bisa menikmati bantuan dari pemerintah tersebut.
Mendapati hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharani melakukan kroscek di lapangan dengan menghadirkan Dinas Sosial, pendamping PKH, serta perbankan penyalur bansos pemerintah. Instansi terkait diminta menyisir rekening terblokir kemudian membukanya.
"Data dari Kemensos sebanyak 1.829 KPM (keluarga penerima manfaat) belum tersalurkan PKH nya. Ternyata data itu berbeda dari bank. Yakni 1.868 rekening KPM terblokir," kata Risma, sapaannya kepada wartawan usai rakor pelaksanaan program di Sragen, Jumat (20/8).
Berbagai faktor memicu problem itu seperti KPM belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan. Adapun alasan utamanya adalah rekening penerima bansos terblokir. Sistem perbankan akan memblokir secara otomatis rekening penerima bansos yang saldonya tidak diambil dalam dua bulan berturut-turut. Mengenai hal itu, Risma meminta jajaran perbankan membukanya. Namun perlu waktu karena kantor cabang bank di daerah membutuhkan persetujuan manajemen pusat.
Dalam rakor itu terungkap dana PKH macet sudah terjadi sejak tahap awal penyaluran PKH. Di Sragen, untuk tahap I, dari 35.508 keluarga sasaran, baru 35.421 KPM yang melakukan pencairan. Hal ini berarti masih ada 87 KPM yang belum mencairkan bansos PKH.
Untuk tahap II (April-Juni), jumlah bansos PKH yang belum tersalurkan melonjak hingga 2.517 KPM. Di tahap ini, dari sasaran 37.237 KPM, baru 34.720 KPM yang melakukan pencairan.
"Kan aneh kalau dapat uang kok enggak segera diambil. Saya minta cek lagi agar bantuan segera diterima masyarakat," katanya.
Mantan Wali Kota Surabaya ini menargetkan seluruh bansos PKH tersebut sudah diserahkan kepada yang berhak pekan depan. Mitra kerjanya, lanjut Risma, sanggup mengurai persoalan pencairan dana. Hanya saja ia membutuhkan dasboard untuk memantau real time progress berbagai programnya.
"Sebetulnya kalau kita punya data real time, itu akan lebih mudah. Jadi data yang sudah tersalurkan berapa yang belum berapa jelas, tapi kita belum punya dasboard itu," kata Risma.
Selain di Kabupaten Sragen, Risma juga menemukan masalah penyaluran bansos di Kabupaten Wonogiri, dan Surakarta. Sejumlah penerima Bansos PKH tak bisa mencairkan bantuan karena penerima tidak bisa ditemukan, saldo terblokir, atau belum punya KKS.
