Jakarta, Gatra.com – Eks Menteri Sosial, Juliari Batubara, dijatuhkan vonis penjara selama 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin, (23/8).  Muncul  pertanyaan apakah ini akan berpengaruh pada elektabilitas PDIP sebagai partai yang menaungi Juliari Batubara.

Pada beberapa survei baru-baru ini, PDIP masih menempati posisi tertinggi dalam hal elektabilitas. Dalam survei Spektrum Politika Institute (SPI) beberapa hari lalu, misalnya, PDIP masih berada di posisi tertinggi dengan prosentase 18,9%. PDIP masih berada di atas Gerindra (11,7%), PKB (7,9%), Golkar (6,7%), dan PAN (6,2%).

Dalam survei lainnya dari Charta Politika beberapa waktu lalu, PDIP lagi-lagi berada di posisi teratas dengan prosentase 22,8%, disusul oleh Gerindra (17,5%), PKB (9,4%), PKS (6,8%), dan Demokrat (6,6%).

Analis Sosial Politik UNJ sekaligus Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun, mengungkapkan alasan mengapa elektabilitas partai terkorup masih tinggi dari berbagai hasil survei. Ia mengungkap empat kemungkinan yang terjadi.

“Pertama, karena masyarakat umum yang terjaring sample survei kemungkinan adalah masyarakat yang apolitik. Tidak memiliki cukup pengetahuan tentang politik saat ini termasuk informasi tentang partai paling korup,” ujar Ubedilah kepada Gatra.com melalui pesan teks pada Senin, (23/8/2021).

Kemudian, kemungkinan kedua menurut Ubedilah adalah masyarakatnya itu sendiri yang belum sepenuhnya sadar. Ia menilai bahwa masyarakat secara umum belum mampu mencerna dan mengambil sikap untuk memberi hukuman bagi partai yang melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah republik, yaitu korupsi uang bansos yang seharusnya dialokasikan untuk rakyat miskin.

“Secara moral dan dalam perspektif perilaku pemilih mestinya masyarakat kecewa dengan partai yang korupsi uang utk rakyat miskin, kemudian rakyat memberi sanksi kepada partai yang korup itu dengan sikap tidak lagi memilih partai penguasa yang korup itu,” tegas Ubedilah.

Sementara kemungkinan yang ketiga menurut Ubedilah adalah koruptifnya kedua belah pihak, baik partai maupun masyarakatnya itu sendiri. “Partainya korup rakyatnya juga senang dengan korupsi. Ini perilaku yang sangat menjijikan sekaligus mengerikan bagi masa depan negara. Maknanya negara sudah rusak secara moral karena elit dan rakyatnya sama-sama senang korupsi,” ujar Ubedilah.

Lalu, kemungkinan terakhir menurut Ubedilah adalah bahwa elektabilitas yang beredar di publik saat ini bukanlah realitas yang sebenarnya. Hanya saja, hal tersebut bisa terjadi apabila rakyat secara empiris memang rasional, bersikap kritis, dan anti-korupsi.

“Artinya ada kemungkinan survei yang dilakukan adalah survei bayaran, surveiRp yang menggadaikan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah. Ini tentu lebih miris karena dilakukan kelompok yang mengaku lembaga penelitian,” tutur Ubedilah.

Partai yang dinilai terkorup tapi elektabilitasnya tinggi dari berbagai hasil survei merupakan realita politik tersendiri di dalam demokrasi Indonesia zaman kiwari. Padahal, pada tahun 2018 silam, PDIP menjadi partai dengan jumlah politisi yang paling banyak ditangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni sebanyak 7 kepala daerah.

Situasi yang sama masih tercermin dari pandangan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Pada April 2021, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM), Daniel Zafnat, membeberkan bahwa melalui survei yang dilakukan oleh lembaganya, PDIP menjadi partai terkorup di tengah pandemi, bersama Gerindra, dengan prosentase 79,2%.

Peneliti politik, Ujang Komarudin, melihat hukuman 12 tahun penjara yang diterima Juliari Batubara bisa berpengaruh pada elektabilitas PDIP. Walau begitu, ia memprediksi PDIP akan mengantisipasinya dengan berbagai cara. Belum lagi, menurutnya, PDIP punya basis massa yang loyal dan tak mudah goyah.