Jakarta, Gatra.com – Program pembelajaran tatap muka (PTM) terus dipantau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) secara berkala. Banyak daerah yang sudah berada di PPKM level 3, namum pemerintah daerahnya (pemda) belum berani menggerlar PTM.

“Soal PTM mohon dimonitor secara berkala oleh Kemendikbud terutama terhadap daerah yang sudah level 3. Dari data, ada 60 persen lebih daerah yang belum bersedia walau sudah level 3,” kata Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni saat mengikuti rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8).

Ali memahami ada yang sudah menggelar PTM. Menurutnya, para siswa mungkin sudah jenuh sistem daring. Meski kebijakan PTM menjadi otoritas pemda, tapi Kemendikbud-Ristek tetap harus memonitornya secara berkala.

Ali mengatakan persoalan kuota internet untuk pembelajaran daring harus diselesaikan. Sebab, hal tersebut sangat dibutuh para siswa dan guru di masa pandemi ini. Ia berharap agar disalurkan sesuai timeline yang telah ditentukan.

"Kuota gratis jadi kebutuhan bagi siswa dan guru di masa pandemi Covid-19. Kemarin disampaikan ada amggaran Rp2,3 triliun. Anggaran ini buat tiga bulan September-November. Mudah-mudahan bisa disalurkan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Harus pula diminimalisir salah kirim. Ada persoalan ketika siswa dikirim kuota, ada yang digunakan dan tidak. Kasus ini harus dicermati supaya tidak ada kelebihan bayar dan lain-lain," ungkapnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengapresiasi realisasi serapan anggaran Kemendikbud-Ristek tahun 2020 yang mencapai 91 persen lebih. Diharapkan serapan pada 2021 ini bisa mencapai 95 persen. 

"Saya mengapresiasi atas realisasi anggaran Kemendikbud 2020 sebesar 91 persen. Ini angka cukup bagus. Harapan saya tahun 2021 minimal 95 persen terserap. Ini jadi tantangan bagi Mas Menteri," ucap legislator dapil Banten I itu.