Batanghari, Gatra.com- Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten Batanghari, Jambi, M. Ridwan Noor mengungkap temuan 90 kepala sekolah belum memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah) sesuai jenjang tingkatan. "Dari data kami sesuai jenjang tingkatan TK, SD dan SMP, ada 90 Kepala Sekolah belum memiliki NUKS. Jumlah ini meliputi Kepala TK 5 orang, Kepala SD 71 dan Kepala SMP 14 orang," kata Ridwan kepada Gatra.com, Jumat (27/8).

Dinas PDK tahun ini mencoba melakukan Diklat CKS (Calon Kepala Sekolah) guna mengatasi masalah NUKS. Namun rencana pelaksanaan Diklat NUKS masih tertunda akibat pandemi Covid-19 masih melanda. Terlebih daerah ini dan Kota Jambi masih berstatus PPKM level 4. "Sehingga kami masih menunggu melaksanakan Diklat NUKS," ujarnya.

Menurut dia, temuan angka kepala sekolah belum memiliki NUKS telah berlangsung dua tahun. Penandatanganan ijazah murid akan terkendala apabila seorang Kepala Sekolah belum memiliki NUKS. "Ke depan ini menjadi catatan dan tugas kami Dinas PDK untuk bagaimana kepala sekolah punya NUKS," katanya.

Mengapa terkesan dipaksakan? Ridwan menjawab karena proses belajar mengajar di sekolah harus memiliki kepala sekolah, baik berstatus definitif maupun berstatus Pelaksana tugas (Plt). Mereka ada yang telah sertifikasi dan ada yang belum sertifikasi. "Biasanya jabatan Plt Kepala Sekolah adalah guru senior di sekolah tersebut," ucapnya.

Dinas PDK Batanghari kata Ridwan Noor akan mendiklatkan 100 CKS tahun ini. Hal serupa juga akan dilakukan tahun depan. Jika sewaktu-waktu ada kepala sekolah meninggal dunia, sakit atau pensiun, pihaknya punya stok kepala sekolah definitif. "Jadi tidak ada menunjuk Plt Kepala sekolah lagi. Makanya tahun depan kita berencana mendiklatkan 100 CKS. Apalagi tahun depan banyak kepala sekolah pensiun, namun jumlah pastinya belum tahu," ujarnya.

Syarat seorang guru menjabat CKS minimal pangkat 3C, sertifikasi, memiliki NUKS dan ada jam belajarnya. Ia berujar sudah menyampaikan ke Bupati Muhammad Fadhil Arief (MFA) bahwa banyak kepala sekolah tidak memenuhi syarat sebagai kepala sekolah. "Pak Bupati sangat mendukung Dinas PDK melakukan Diklat CKS. Pak Bupati juga ingin ada stok kepala sekolah yang memenuhi persyaratan," ucapnya.