Jakarta, Gatra.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal, salah satunya berperan dalam menyediakan iklim investasi yang baik di Indonesia.

Wamenkeu menuturkan bahwa dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, APBN memberikan berbagai kebijakan fiskal, seperti insentif perpajakan untuk dunia usaha. Insentif ini juga berlaku untuk perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas (migas).

“Kami memberikan perspektif luas tentang masalah pajak Indonesia, yang saya yakini juga sangat penting untuk sektor minyak dan gas. Salah satu yang sangat penting menurut saya adalah bahwa saat ini tarif pajak penghasilan badan kita sedang turun. Tahun ini 22 persen, tahun depan 20 persen untuk pajak penghasilan badan. Dan tentu saja, ini untuk semua sektor, ini untuk semua perusahaan,” terang Wamenkeu dalam Ministerial Round Table Webinar yang diselenggarakan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA), Rabu (01/09).

Di samping meningkatkan iklim investasi, pemberian insentif turut ditujukan agar perusahaan dapat menekan tingkat kerugian akibat dampak pandemi Covid-19. Dengan demikian, perusahaan mampu menyehatkan kondisi keuangan untuk mempertahankan usahanya meski di tengah situasi pandemi.

Pada kesempatan itu, Wamenkeu mengungkapkan bahwa mulai tahun lalu pemerintah turut memberikan insentif pajak yang berbeda. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi beban, khusunya beban arus kas perusahaan. Maka itu, terdapat pengurangan PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 25. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan ruang gerak bagi perusahaan sektor migas untuk melewati pandemi ini.

“Pemerintah berkomitmen bahwa kami sangat ingin mendukung sektor minyak dan gas, dan saya mendorong sektor minyak dan gas untuk menggunakan berbagai insentif yang diberikan pemerintah khusus untuk sektor minyak dan gas, serta untuk seluruh ekonomi. Jadi menurut saya itulah peran khususnya kebijakan fiskal yang saya yakini bisa dimanfaatkan oleh sektor migas,” pungkas Wamenkeu.