Banyumas, Gatra.com– Pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin, KH Mohamad Chamzah Hasan mengeluarkan maklumat terkait penangkapan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. Kini Bupati Budhi ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.
Pengasuh salah satu Ponpes terbesar di Banjarnegara merilis lima maklumat terkait dengan ditetapkannya Bupati Banjarnegara sebagai tersangka korupsi oleh KPK. “Pertama, Kami menyampaikan prihatin paska penetapan tersangka terhadap Bupati Banjarnegara dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” katanya, dalam maklumat tersebut, Sabtu (4/9).
Selain itu, KH Chamzah Hasan pada poin kedua juga mengajak semua elemen masyarakat tetap menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Dia juga meminta agar warga menghindari provokasi dari pihak-pihak tertentu yang berpotensi memicu permusuhan di Banjarnegara. “Ketiga, menghindari upaya-upaya provokasi yang mengarah pada ujaran kebencian dan melampaui batas yang melanggar hukum positif dan hukum syariat,” ucap dia.
Meski bupati ditangkap KPK, ia berpesan agar aparat pemerintahan di Banjarnegara tetap melayani masyarakat, tanpa terpengaruh proses hukum yang tengah berlangsung ini. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat tak tertanggu “Keempat, penyelenggara negara agar tetap melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
Pada poin terakhir, secara khusus KH Chmazah Hasan meminta agar Polri dan TNI menjaga keamanan Banjarnegara. Aparat keamanan diminta untuk mengantisipasi tiap potensi gangguan keamanan yang terjadi pasca-penahanan Bupati Banjarnegara. “Kelima, kepada aparat keamanan TNI dan Polri, agar dapat mengantisipasi dan mencegah kemungkinan gangguan stabilitas di wilayah Kabupaten Banjarnegara,” tandasnya.
Sebelumnya, pascapenetapan status tersangka terhadap Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono oleh KPK, sejumlah tokoh di Banjarnegara meminta agar masyarakat menahan diri dan menghindari konflik horizontal. Pihak yang mendukung bupati dan yang kontra untuk tidak saling mengejek sehingga menimbulkan konflik horizontal.
"Ini adalah cobaan bukan hanya bagi bupati, ini cobaan bagi kita warga Banjarnegara. Sehingga jangan memperkeruh dengan tindakan yang menimbulkan konflik lebih luas lagi," imbau pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Ghofiliin Banjarnegara, KH M Chamzah.
Potensi munculnya konflik horizontal cukup besar lantaran masing-masing kubu masih mempertahankan opininya. Hal tersebut dapat memancing emosional dan menimbulkan konflik yang dapat berujung konflik fisik.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tanbihul Ghofilin Banjarnegara, Abas Zahrotin menambahkan, potensi konflik sangat mungkin terjadi lantaran polarisasi pro dan kontra bupati sangat tajam di Banjarnegara. Menurutnya, masing-masing kubu memiliki pendukung yang tidak sedikit. "Kami meminta semuanya menghormati semua proses yang sedang dijalankan," lanjut kandidat doktor Studi Islam ini.
Ia menjelaskan, dalam penanganan konflik semacam ini dapat dibagi dalam dua penyelesaian. Penyelesaian pertama menggunakan pendekatan hukum yang itu telah ditangani KPK, intervensi masyarakat dalam hal ini telah diatur secara yuridis.
"Sementara untuk membendung potensi konflik horizontal, kekuatan yang dibangun adalah melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena masyarakat Banjarnegara itu religius, maka peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk meredam potensi konflik sebelum itu terjadi," papar Alumni Studi Agama dan Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.
