Jakarta, Gatra.com – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Soleman B. Ponto, mengatakan, tidak kunjung beresnya masalah Kelompok Kriminal Bersejata (KKB) Papua tidak ada kaitannya dengan persoalan pergantian panglima TNI.
Soleman menyampaikan, tidak ada kaitannya karena TNI merupakan institusi profesional sehingga siapapun panglimanya tidak akan memengaruhi profesionalisme TNI.
Tak kunjung selesainya persoalan KKB Papua, lanjut dia, hanya terkait cara penangananya. Misal, aksi KKB menyerang Pos Koramil Kisor, Afiat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, pada Kamis dini hari (2/9). "Itu artinya ada masalah dengan cara penanganannya," kata dia.
Ia juga menyebut bawa belum selesainya persoalan KKB karena Otonomi Khusus (Otsus) juga demikian. Terlebih, sejumlah pihak di sana menolak revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otsus Papua belum berjalan sesuai harapan. "Kalau Otsus berjalan maka keamanan di Papua juga bisa jalan," ujarnya.
Sedangkan apakah harus dilakukan operasi gabungan melibatkan Marinir dan Paskhas, selain Kopassus untuk memberantas KKB, Soleman, menyampaikan, apakah yang di Papua itu operasi militer atau penegakan hukum.
Menurutnya, dasar tersebut yang menjadi landasan pengerahan pasukan. Jika operasi militer, maka bisa dilakukan. Sedangkan jika penegakan hukum, maka harus dilakukan secara maksimal.
Meski secara teori atau di atas kertas kekuatan KKB tidak sebanding dengan kekuatan TNI yang memiliki sumber daya hingga peralatan yang canggih, namun mereka sangat menguasai wilayah serta gemar berperang.
"Jadi dalam berperang, mereka tidak perlu teknologi. Mereka juga memanfaatkan kelengahan dari pihak lain. Jika lawan lengah maka akan diserang," ujarnya kepada wartawan pada Rabu (8/9).
Sementara itu, pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, menyampaikan, menghubungkan persoalan KKB dengan pergantian panglima yang akan pensiun pada November mendatang adalah upaya buzzer.
Menurutnya, meskipun pergantian Panglima TNI hak prerogatif Presiden, tetapi ada upaya buzzer yang membangun opini, propaganda, image building agar calonnya dilirik Presiden.
Ia berpendapat, untuk menyelesaikan masalah di Papua memerlukan pemimpin yang mumpuni, mempunyai kapasitas, kredibel, dan dukungan politik yang konstruktif dari parlemen dan berbagai pihak. TNI yang bergerak untuk menumpas KKB itu tergantung keputusan politik pemerintah.
Menurut Harits, belum selesainya aksi terorisme dan sparatisme di Papua dipengaruhi dua faktor utama, yakni keingingan dan kapasitas pemerintah pusat untuk menuntaskan kasus Papua secara proporsional dengan semua pendekatan, tegas, terukur, dan komprehensif. Kemudian, soal komitmen para pemimpin lokal untuk mengakhiri konflik serta tekad bersama untuk membangun Papua yang makmur, adil, dan maju dengan berkeadaban.
"Pertemuan dua faktor diatas korelatif mampu mengamputasi gerakan teroris separatisme di Papua," katanya.
