Jakarta, Gatra.com– Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo, mengingatkan bahwa pejabat publik atau penyelenggara negara di kursi pemerintahan tak boleh main-main soal dana hibah dan bansos.

“Masalah hibah dan bansos, ini salah satu yang gampang diputarbalikkan. Ini hak rakyat. Tidak boleh main-main masalah hibah dan bansos,” tegas Tjahjo dalam sebuah webinar yang digelar pada Kamis, (16/9).

Tjahjo membicarakan hal tersebut dalam rangka mengingatkan pejabat publik soal area-area rawan korupsi. Selain dana hibah dan bansos, ia menyebut bahwa area-area rawan korupsi meliputi perencanaan anggaran, retribusi dan pajak, pengadaan barang dan jasa, dan soal jual beli jabatan.

Tjahjo ingin para pejabat publik seperti dirinya memahami betul area-area rawan korupsi itu. Ia masih khawatir dengan masih maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK hingga hari ini. Dalam pandangannya, apabila OTT KPK masih kerap terjadi, itu berarti masih banyak pejabat publik yang belum mengenali konsep area rawan korupsi tersebut.

Tjahjo mengatakan hal tersebut bukan atas dasar keinginannya sendiri. Ia menyebut bahwa konsep ini adalah ide dari Presiden Jokowi. “Bapak Presiden melalui visi-misi lima tahun ke depan menginginkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, di samping reformasi birokrasi,” ujarnya.

“Kita tahu bicara masalah OTT KPK atau temuan-temuan korupsi yang lain, saya mengajak seluruh pejabat publik, baik pusat maupun daerah, termasuk diri saya, untuk memahami area rawan korupsi,” pesan Tjahjo.