Labura, Gatra.com - Ditemukannya sebagian pelajar di SD Negeri sekitaran Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Provinsi Sumut, tidak bisa Membaca, Menulis dan Berhitung (Calistung), membuat Bupati, Hendri Yanto Sitorus (HYS), berang.

 

Dalam pertemuan terbatas dengan sekolah dan terkait lainnya pasca temuan tersebut, Jumat (17/9), Bupati HYS mengultimatum Kepala Sekolah (Kasek) dan guru khususnya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menuntaskan permasalahan itu selama 1 bulan kedepannya.

 

Saat rapat terbatas, Bupati HYS menegaskan, jika dalam satu bulan ke depan anak-anak SD Negeri itu masih tidak lancar membaca dan berhitung, maka dia akan memecat guru bersetatus honor.

 

Sedangkan untuk guru berstatus ASN, akan dipindah tugaskan serta yang masih berstatus CPNS, dipastikannya tidak mendapatkan 100 persen PNSnya. "Saya beri waktu sebulan, apabila tidak ada kemajuan pada murid-murid, saya akan lakukan pemecatan bagi berstatus honor dan ASN akan saya pindahkan serta CPNS tidak menerima 100 persen PNSnya," tegas HYS.

 

Sementara, Sekda Labura, HM Suib, Sabtu (18/9) malam dihubungi sekaitan sanksi yang akan diberikan, mengatakan hal itu merupakan bentuk ungkapan kekecewaan dari seorang pemimpin. Diapun berharap itu menjadi motivasi untuk melakukan perubahan.

 

"Ini ungkapan sebagai bentuk kekecewaan bapak Bupati. Harapan kita menjadi pemicu rekan-rekan pendidik untuk sungguh-sungguh meningkatkan kinerja demi anak-anak disana, terutama di kelas tinggi sekolah itu," ujarnya.

 

Kondisi masih ditemukannya sejumlah pelajar tidak mampu Calistung, berawal Bupati HYS menerima laporan bahwa pada Kamis (16/9) kemarin, Wakil Bupati, H Samsul Tanjung didampingi Sekda, HM Suib dan pejabat lainnya melakukan inspeksi mendadak SD tersebut.

 

Kala itu, rombongan jajaran Pemkab Labura tidak menemukan adanya proses belajar dan mengajar, termasuk belum terlihat tenaga pendidik/guru. Parahnya, kepala sekolah baru tiba beberapa saat setelah tim sidak berada di lokasi akibat mengikuti vaksinasi di Puskesmas.

 

Selang beberapa saat, Sekretaris Dinas Pendidikan meminta tenaga pengajar agar menghadirkan murid untuk diuji. Mirisnya, sebagian murid didapati masih kurang menguasai Calistung.

 

Memang, profil sekolah dasar milik pemerintah itupun, terkesan kurang memadai. Misalnya, guru pengajar di SD tersebut berjumlah 11 orang dengan rincian, 2 berstatus ASN, 2 berstatus CPNS dan 7 berstatus honorer/kontrak.