Aljir, Gatra.com- Mantan Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika meninggal pada Jumat di usia 84 setelah menderita sakit selama bertahun-tahun. Setelah menderita stroke yang melumpuhkan pada tahun 2013, Bouteflika mundur dari sorotan publik. Pada tahun 2014, ia mendapat julukan presiden hantu ketika ia terpilih untuk masa jabatan keempat berturut-turut – bahkan tanpa muncul secara langsung untuk berkampanye. Al Jazeera, 18/09.

Tempat kelahiran Bouteflika masih belum diketahui secara pasti, karena biografi resminya tidak menyebutkan lokasi mana pun. Namun, menurut sejarawan, Bouteflika lahir di Oujda, Maroko, pada tahun 1937 dari keluarga sederhana.

Bahkan peran dalam perang kemerdekaan Aljazair dari Prancis tidak diketahui secara pasti, meskipun Bouteflika dilaporkan bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional, cabang militer Front Pembebasan Nasional (FLN), pada tahun 1956, pada usia 19 tahun.

Kematiannya pada usia 84 menandai akhir dari sebuah era bagi Aljazair. Setelah dua dekade berkuasa, ia mengundurkan diri pada April 2019 setelah demonstrasi jalanan meletus menentang rencananya untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima.

Bouteflika, anak didik mantan pemimpin Aljazair, Houari Boumediene, termasuk dalam generasi pemimpin yang memerintah Aljazair sejak memperoleh kemerdekaan. Pada tahun 1962, Bouteflika bertugas di pemerintahan pascakolonial pertama Aljazair sebagai menteri pemuda dan olahraga. Setahun kemudian, pada usia 26, ia diangkat menjadi menteri luar negeri, menjadi orang termuda di dunia yang memegang posisi seperti itu.

Selama bertahun-tahun menjabat, Bouteflika muncul sebagai sosok yang menjulang tinggi, baik dalam politik Arab maupun dalam Gerakan Non-Blok. Dia menjamu mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat, ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), di Aljir pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, dia memerintahkan pengusiran pejabat Afrika Selatan dari Aljazair sebagai protes terhadap sistem apartheidnya.

Dihormati di seluruh negara bagian yang baru merdeka di seluruh dunia, Bouteflika juga dihargai di Eropa. “Elegan dan berpakaian bagus, Abdelaziz Bouteflika disebut 'diplomat keren' di negara-negara Barat. Dia dengan cemerlang memegang posisi ini,” kata anggota parlemen FLN Samira Bouras Kerkouche kepada Al Jazeera.

Ketika Presiden Boumediene saat itu kehilangan nyawanya karena penyakit darah langka pada tahun 1978, ia meninggalkan kekosongan kekuasaan yang ingin diisi Bouteflika. Tapi Chadli Bendjedid, mantan menteri pertahanan dengan dukungan militer yang kuat, merebut kekuasaan pada 1979, memaksa Bouteflika keluar dari arena politik.

Dua tahun kemudian, Bouteflika dihukum karena menggelapkan lebih dari US$23 juta dari kedutaan besar Aljazair. Dalam pembelaannya, dia mengklaim uang itu hanya "dicadangkan" untuk membangun gedung baru untuk pelayanannya. Meskipun ia diberikan amnesti, Bouteflika menghabiskan dua dekade berikutnya di pengasingan mewah antara Swiss dan negara-negara Teluk, diduga menjadi multijutawan selama waktu ini.

Bouteflika kembali ke panggung politik Aljazair pada 1999, dengan dukungan militer. Pada saat itu, warga Aljazair masih trauma dengan kekejaman yang dilakukan selama apa yang disebut "dekade hitam", di mana hampir 150.000 warga Aljazair tewas dalam perang saudara antara pemberontak dan pemerintah.

“Bouteflika diundang ke lingkaran dalam lagi oleh sekelompok jenderal, yang memperkenalkannya sebagai pemimpin takdir yang dapat mengakhiri konflik sipil Aljazair yang meletus setelah kemenangan pemilu kelompok Islam pada tahun 1992,” kata Amel Boubekeur, seorang pengamat di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan.

Sebagai satu-satunya kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden – enam kandidat lainnya mengundurkan diri, mengklaim pemilihan akan dicurangi, meskipun nama mereka tetap ada dalam surat suara – Bouteflika terpilih sebagai presiden pada tahun 1999 dengan 74 persen suara, menurut hasil resmi.

Lima bulan kemudian, Bouteflika mengadakan referendum tentang Hukum Kerukunan Sipil, sebuah perjanjian damai yang menawarkan amnesti kepada pemberontak yang bersedia meletakkan senjata mereka. Presiden yang baru terpilih memperoleh dukungan rakyat yang luas, dengan lebih dari 98 persen suara mendukung undang-undang tersebut. Sebagian besar mantan pejuang setuju untuk melakukannya, meskipun beberapa melarikan diri di bawah tanah.

“Terorisme Islam hampir seluruhnya dikalahkan di Aljazair di bawah Presiden Bouteflika, tetapi [belum] sepenuhnya diberantas dengan meningkatnya kehadiran al-Qaeda di Maghreb Islam [AQIM] dan Jund al-Khilafa, sebuah kelompok yang berafiliasi dengan [ ISIL],” kata Aomar Baghzouz, seorang profesor hukum di Universitas Tizi Ouzou.

Berbicara pada konferensi FIKRA di Aljazair pada 2015, mantan utusan PBB untuk Suriah Lakhdar Brahimi, yang secara teratur mengunjungi presiden Aljazair, mengatakan Bouteflika akan dikenang karena membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan Aljazair dan mengubah negara Afrika Utara itu menjadi pemain kunci di kawasan itu. melalui menyelenggarakan pembicaraan damai untuk konflik, seperti yang dilakukannya di Mali dan Libya.

Pemerintah Bouteflika menikmati dukungan internasional karena dukungannya terhadap apa yang disebut "perang melawan teror" , dan cadangan minyak dan gas alam negara yang sangat besar. “Jelas, negara-negara Barat menutup mata [untuk] kesehatan rapuh Bouteflika dan bukti kecurangan pemilu karena mereka memiliki kepentingan penting dalam keandalan dan status quo Aljazair,” kata Abdelaziz Rahabi, mantan menteri komunikasi Aljazair.

Sebagai negara kaya minyak, Aljazair melihat modernisasi infrastrukturnya di bawah Presiden Bouteflika. Namun, pembangunan disertai dengan tuduhan korupsi yang meluas. Pembangunan Jalan Raya Timur-Barat, yang diluncurkan pada tahun 2006 dan dijuluki "proyek abad ini" malah dikenal sebagai "skandal abad ini". Jalan raya yang menghubungkan perbatasan Aljazair dengan Tunisia dan Maroko pada awalnya diperkirakan menelan biaya US$7 miliar, tetapi harganya membengkak menjadi US$13 miliar, membuat banyak orang curiga bahwa dana tersebut telah didistribusikan dalam bentuk suap.

Pada 2015, pengadilan Aljazair menjatuhkan hukuman penjara kepada 14 orang dan mendenda tujuh perusahaan asing, mengutuk mereka karena korupsi, pencucian uang, dan penggelapan dana publik.

Kekuasaan panjang Bouteflika ditandai dengan meledaknya korupsi di Aljazair. Negara ini menduduki peringkat ke-100 dari 175 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International pada tahun 2014. Kasus korupsi tingkat tinggi lainnya yang melibatkan pejabat Aljazair dan perusahaan asing semakin mengguncang negara itu selama masa jabatan keempat Bouteflika.

Namun, dengan dukungan militer dan internasional, Bouteflika dengan mudah memenangkan pemilihan umum tahun 2004 dan 2009, menghadapi penantang yang relatif tidak dikenal. Masa jabatan ketiga dan keempatnya dimungkinkan oleh amandemen konstitusi 2008 yang menghapus batas masa jabatan presiden, sebuah langkah yang dikecam oleh oposisi sebagai kemunduran demokrasi.

“Bouteflika selalu ingin memusatkan semua kekuatan di tangannya, menolak menjadi 'tiga perempat presiden', seperti yang dia katakan,” jelas mantan Perdana Menteri Aljazair Ali Benflis. “Bouteflika memberi dirinya pilihan untuk tetap menjadi kepala negara seumur hidup.”

Memang, Bouteflika mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan melalui represi, nepotisme dan pembelian suara, kata para ahli. Pada tahun 2011, di bawah tekanan protes Musim Semi Arab yang melanda seluruh wilayah, Bouteflika mencabut keadaan darurat yang telah berlaku selama 19 tahun. Meski demikian, polisi Aljazair terus membubarkan hampir semua demonstrasi yang berlangsung di negara itu.

Para ahli menyebutkan dua alasan utama mengapa Bouteflika selamat dari Musim Semi Arab: Pertama, pemerintahannya berhasil melalui propaganda untuk meyakinkan publik yang mampu mencegah Aljazair tergelincir ke dalam kekacauan. “Setelah 'dasawarsa hitam', orang Aljazair enggan menyerukan perubahan dramatis, menempatkan prioritas tinggi pada stabilitas dan keamanan,” Nacer Djabi, dosen sosiologi di Universitas Aljazair, mengatakan kepada Al Jazeera.

Selain itu, dia 'menjual negara'. Kekuasaannya dibiayai oleh pendapatan minyak, pemerintah Bouteflika telah mampu membeli perdamaian sosial dengan memberikan subsidi dan bantuan. “Harga minyak [telah] melonjak selama tahun-tahun Bouteflika berkuasa. Alih-alih mengembangkan negara, kekayaan minyak … keduanya menyebarkan korupsi dan membantu menjaga status quo politik,” kata Sofiane Djilali, pendiri partai oposisi, Jil Jadid, atau “Generasi Baru”.

“Ketahanan Bouteflika dalam kekuasaan menunjukkan ketahanan sistem yang bermaksud memimpin 'perubahan' yang diinginkannya, kapan pun ia mau. Tetapi pengurangan cadangan keuangan Aljazair menimbulkan pertanyaan tentang kemampuannya untuk melawan krisis seperti itu,” jelas Baghzouz.

Menurut Boubekeur, pemimpin terlama Aljazair itu selalu mencari kepentingan terbaiknya sendiri. “Pada awal karirnya, Bouteflika dianggap sebagai aktivis sosialis … Sebenarnya Bouteflika tidak pernah percaya pada proyek ideologis dan politik apa pun dan hanya dimotivasi oleh uang dan kekuasaan. Dia tidak meninggalkan aliran pemikiran.”