Pekanbaru,Gatra.com - Pemerintah Provinsi Riau dipastikan akan sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat mengatasi abrasi di Pesisir Riau.
Menurut Anggota DPRD Riau yang membidangi urusan infrastruktur, Yuyun Hidayat, bantuan tersebut diperlukan lantaran terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Kata Yuyun, untuk memproteksi pulau-pulau dari abrasi diperlukan pembangunan turap maupun pemecah gelombang. Pembangunan infrastruktur tersebut menurutnya bakal membebani keuangan Provinsi Riau maupun Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Karena saat bersamaan kita juga harus mengarahkan anggaran untuk perawatan infrastruktur jalan, yang kerusakannya juga merisaukan," bebernya kepada Gatra.com di DPRD Riau, Rabu (22/9).
Merujuk data Dinas PUPR Riau, dari 2.799 kilometer jalan provinsi, yang dalam kondisi baik tercatat sepanjang 1.324,11 km atau 47,29 persen. Sisanya, kondisi rusak berat 970,53 Km (34,66 persen), kondisi sedang sepanjang 382,44 km (13,66 persen), dan kondisi rusak ringan 122,73 km atau 4,38 persen.
Adapun abrasi di Riau terjadi di tiga pulau terluar, yakni Pulau Rangsang (Kabupaten Kepulauan Meranti), Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Total panjang abrasi tersebut mencapai 172,5 kilometer. Dari angka tersebut yang tertangani pada 2019 mencapai 32,66 kilometer.
Dikatakan Yuyun, saat ini Dinas PUPR Riau diarahkan untuk lebih banyak menjaga perawatan jalan, alih-alih memprioritaskan penanganan abrasi. Hal tersebut dilakukan untuk mejaga kualitas jalan di Riau.
"Saat ini yang diperlukan adalah bagaimana ruas jalan yang mengalami rusak berat tidak mengalami penambahan, ya tentu dengan melakukan perawatan jalan. Sedangkan untuk penanganan abrasi itu perlu dilakukan secara keroyokan antara pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah pusat, tentu dengan uluran pemerintah pusat lebih diutamakan, sebab ini pulau terluar yang menjadi urusan negara,"tekannya.
Sementara itu dalam suatu kesempatan, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan hingga tahun 2024, target penanganan abrasi mencapai 89,93 kilometer. Total dana yang dibutuhkan menembus angka Rp1 triliun.
