Jakarta, Gatra.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (23/9). Dalam Pidato tersebut, terdapat 4 poin yang disampaikan oleh Jokowi.

Poin pertama, Jokowi menyebutkan bahwa semua negara memberikan harapan mengenai tertanganinya Covid-19 dengan cepat, adil, dan merata.

Jokowi menyebutkan bahwa setiap negara memiliki kecepatan dan kemampuan dalam menangani Covid-19, termasuk ketimpangan pada aspek vaksinasi. Menurutnya politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin juga masih terjadi

“Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata,” ucap Jokowi dalam Pidato yang disiarkan di YouTube PPB pada Kamis (23/9).

Jokowi juga menuturkan bahwa semua negara harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global. Diperlukan mekanisme baru dalam hal penggalangan sumber daya kesehatan, pendanaan, vaksin, obat serta alat kesehatan, dan tenaga kesehatan yang cepat dan merata di seluruh negara.

Masih berkaitan dengan kesehatan, ia juga menyebutkan bahwa standardisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas negara, seperti kriteria vaksinasi, hasil tes, dan status kesehatan juga diperlukan.

Poin kedua, Jokowi menuturkan bahwa ekonomi global bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan setiap negara bisa bekerja sama. Indonesia, menurutnya terbuka bagi investasi yang berkualitas.

“Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan,” ucap Jokowi

Poin ketiga, Jokowi berujar bahwa Indonesia berkomitmen terhadap ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon, dan teknologi hijau secara tegas. Meski begitu, proses transformasi energi dan teknologi harus mengikutsertakan negara berkembang dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.

“Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia, di banyak negara,” tutur Jokowi.

Di poin keempat, semua negara harus serius dalam melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Ia menyebutkan, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan.

Menurut Jokowi, potensi praktik kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan dan kemerdekaan Palestina harus menjadi agenda bersama.

Agenda bersama lainnya, kata Jokowi, adalah krisis politik di Myanmar. Menurutnya, pemimpin ASEAN menghasilkan five point consensus yang membutuhkan komitmen militer Myanmar dalam implementasinya.