Jakarta, Gatra.com – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia tetap melanjutkan program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Dengan anggaran Rp78,25 triliun Tahun Anggaran (TA) 2022 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kemensos mengalokasikan Rp74,08 triliun atau senilai 94,67% untuk belanja bansos.
Dengan gambaran tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Tri Rismaharini, mengatakan, Kemensos tetap akan melaksanakan tugas perlindungan sosial melalui program bansos. Ia memastikan, pemerintah tidak akan menghentikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi.
"Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, terus berlanjut. Tahun depan, Kemensos menganggarkan Rp74,08 triliun atau 94,67% untuk bantuan sosial. Jadi tidak benar kalau Kemensos menghentikan program bansos," kata Risma dalam siaran pers yang diterima Gatra.com pada Kamis (23/9).
Adapun program bansos yang dikelola oleh Kemensos terdiri dari bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan, bansos reguler yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako.
"PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM [Sumber Daya Manusia] unggul," ujar Risma.
Sedangkan bansos khusus memiliki karakteristik yang berbeda. Bansos khusus eksisting yang dikelola Kemensos adalah Bantuan Sosial Tunai (BST). "BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM], seiring tingginya angka penularan virus saat itu," kata Risma.
Pembatasan kegiatan tersebut berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat serta berkurang pendapatannya. "Maka pemerintah perlu memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Sejalan dengan menurunnya angka penularan virus, pemerintah juga melonggarkan aktivitas, ekonomi bergerak dan masyarakat bisa kembali produktif," kata Risma.
