Seoul, Gatra.com – Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menyatakan untuk menghubungkan kembali hotline antar-Korea mulai Oktober mendatang, sambil mengkritik “delusi” Korea Selatan (Korsel) atas apa yang disebutnya provokasi militer Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan Kim di Majelis Rakyat Tertinggi pada hari kedua sebagaimana dilaporkan media resmi pemerintah Korean Central News Agency (KCNA). Pertemuan ini membahas agenda politik, ekonomi, dan sosial Korea Utara.
Dilansir Reuters, Kamis (30/9), Korut memutuskan hotline pada awal Agustus sebagai protes terhadap latihan gabungan Korsel dengan Amerika Serikat (AS). Meski, sambungan itu baru dibuka kembali beberapa hari untuk pertama kali dalam setahun.
Kim mengatakan, keputusan mengaktifkan kembali hotline tersebut dilakukan untuk membantu mewujudkan harapan dan keinginan seluruh bangsa Korea. Sehingga, dapat menunjang pemulihan dan perdamaian yang tahan lama dalam hubungan lintas batas.
“Kami tidak memiliki tujuan atau alasan untuk memprovokasi Korea Selatan dan tidak ada niat untuk menyakitinya. Korsel perlu segera menyingkirkan delusi, kesadaran krisis, dan kesadaran akan dirugikan sehingga merasa mesti mencegah provokasi Korut,” kata Kim, menurut laporan KCNA.
Kim mengambil nada lebih keras terhadap AS. Dia pun menuduh pemerintahan Presiden Joe Biden menggunakan cara dan metode yang lebih licik dalam upaya mengejar ancaman militer dan kebijakan bermusuhan kepada Korea Utara, sambil tetap menawarkan pembicaraan.
Pemerintahan Biden mengatakan telah menghubungi Pyongyang untuk memecahkan kebuntuan atas pembicaraan denuklirisasi dan pembongkaran misil, dengan imbalan keringanan sanksi AS.
“AS menggembar-gemborkan ‘keterlibatan diplomatik’ dan ‘dialog tanpa syarat’, tetapi itu tidak lebih dari tipuan kecil untuk memperdaya masyarakat internasional. Mereka menyembunyikan tindakan permusuhannya dan perpanjangan dari kebijakan bermusuhan yang dilakukan pemerintahan AS berturut-turut,” kata Kim.
Kim juga mengatakan, kedua Korea harus terlebih dahulu menarik ‘sikap tidak adil dan kesepakatan-ganda serta sudut pandang dan kebijakan yang bermusuhan’ antara satu sama lain. Upaya itu diharapkan dapat mengakhiri Perang Korea 1950-1953 secara resmi.
