Semarang, Gatra.com - Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani menyatakan, MPR tidak pernah membahas tentang perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.

“Tak pernah dibahas di internal MPR (perpanjangan jabatan presiden tiga periode), meskipun dari pihak luar selalu menjadikan isu santer,” katanya saat silahturahmi dengan jajaran Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (PP-MAJT), tokoh masyarakat, dan sesepuh Jawa Tengah di aula MAJT Jalan Gajah Raya Semarang, Jumat (1/10).

Menurut Arsul Sani, ada hal-hal yang memang dari MPR semisal terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tapi ada juga hal-hal yang datang dari luar MPR.

“Dari luar MPR misalnya isu jabatan presiden ditambah lagi menjadi tiga periode. Hal tersebut bahkan tak pernah dibahas di internal MPR,” ujarnya.

Lebih lanjut, Politisi dari PPP ini menyatakan silahturahmi dengan PP-MAJT, tokoh masyarakat, dan sesepuh Jateng untuk menyerap aspirasi dan mempererat tali silaturahmi.

Melalui forum silaturrahim ini juga dijadikan sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya bisa sampaikan ke tingkat pusat, di antaranya yang akan menjadi pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, UU Pilkada, sampai isu Presiden tiga periode.

“Dari ajang silaturahmi ini akan mendapatkan bahan masukan yang akan disuarakan di parlemen,” ujarnya.

Arsul Sani menambahkan ke depan melalui MPR akan bersinergi dengan partai-partai Islam akan memperjuangkan hak-hak umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa intervensi dari pihak luar.

Dalam silahturahkan dengan Wakil Ketua MPR tersebut hadir antara lain, Ketua PP MAJT, Prof Dr KH Noor Ahmad, Sekretaris MAJT, Drs KH Muhyiddin MAg Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jateng, Drs KH Ahmad, sesepuh MAJT yang juga mantan Gubernur KH Ali Mufiz, Ketua MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi.