Karanganyar, Gatra.com - Urusan kesehatan mendapat tambahan porsi anggaran APBD perubahan 2021 dengan jumlah signifikan. Disiapkan anggaran khusus kewaspadaan dini terhadap wabah.
Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Jateng, Rohadi Widodo mengakui tak banyak modal yang dipasang untuk menyuplai pendanaan di berbagai urusan strategis di APBD perubahan 2021. Namun demikian, tim anggaran bersama badan anggaran berupaya menyisihkan untuk urusan kesehatan.
"Total DPA untuk Dinas Kesehatan mencapai Rp44 miliar. Di sana ada penambahan Rp 20 miliar untuk gaji dan tunjangan, fasilitas kesehatan dan kewaspadaan dini terhadap wabah. Komponen lainnya ditambah Rp1,9 miliar untuk Jamkesmas," kata Rohadi saat berbincang dengan Gatra.com, Senin (4/10).
Ia memandang pentingnya penambahan anggaran di urusan kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Langkah pencegahan menjadi hal urgen yang perlu didanai pemerintah. Sementara itu, masih terdapat penambahan anggaran meski jumlahnya kurang signifikan. Yakni pemeliharaan jalan umum Rp3,4 miliar dan penataan kawasan kumuh Rp2 miliar. "Lainnya ada penambahan tapi bersifat tambahan penghasilan di BPBD dan Satpol PP," katanya.
Sementara itu Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan DAU pada tahun ini berkurang Rp29 miliar. Ongkos pengisian PPPK dan CPNS masih dibebankan ke DAU yang tersisa. "Perubahan anggaran di APBD sudah ditentukan pusat. Daerah tidak banyak terlalu bisa bergerak," katanya.
Ia menyebut di APBD perubahan 2021, Pemda hanya memiliki modal Rp22 miliar yang diatur untuk membiayai urusan skala prioritas.
Wakil Ketua DPRD Toni Hatmoko memprediksi keuangan daerah di 2022 bakal lebih minim dibandingkan tahun ini. Guna menyiasati minimnya anggaran pemerintah, masyarakat perlu mengakses usulan aspiratif dari bupati maupun legislatif.
"Urusan gaji PPPK yang seharusnya ditangani pemerintah pusat, kini dibebankan ke daerah. Pertahun mengambil jatah DAU di APBD senilai Rp80 miliar. Ini sangat berat. Ibaratnya nanti pegawai OPD hanya duduk di kantor saja karena tak ada yang dikerjakan untuk masyarakat. Sebab enggak tersisa banyak anggaran buat masyarakat. Satu-satunya jalan mengakses pembiayaan dari bupati atau aspirasi dewan", katanya.
