Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) harus diperbarui secara berkala, disesuaikan, dan diperluas guna mengikuti perubahan perekonomian yang terjadi.

“Ekonomi Indonesia juga akan dihadapkan pada banyak hal perubahan yang membutuhkan juga standar yang terus disesuaikan. Basis SAP untuk penyusunan laporan keuangan harus dapat menangkap kondisi yang begitu dinamis di dalam perekonomian maupun dalam bidang teknologi dan tantangan-tantangan besar,” ungkap Menkeu dalam Acara Peringatan Hari Jadi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) ke-17 Tahun 2021, Rabu (06/10).

Menkeu menuturkan bahwa teknologi digital dan perubahan iklim akan menjadi tantangannya. Untuk itu, dibutuhkan dukungan KSAP guna menjaga dan mengawal akuntabilitas penggunaan dan pelaporan keuangan negara berkaitan dengan keduanya.

“Dengan teknologi digital, ekonomi berubah masuk kepada platform digital. Tentu ini menimbulkan banyak sekali konsekuensi termasuk di bidang akuntabilitas,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menilai bahwa era keuangan digital yang akan semakin masif membuka peluang kejahatan baru dalam melakukan penyelewengan, sehingga risiko dan juga manfaat yang diperoleh perlu disesuaikan. Selain itu teknologi digital juga memunculkan aset dalam bentuk tidak berwujud yang perlu ditangkap. Untuk itu, SAP yang dapat mengakomodasi dan mengadopsi transaksi keuangan digital menjadi sangat penting.

Selain itu, tambah Menkeu, perubahan iklim turut menjadi tantangan di masa depan dan global yang membutuhkan tindakan pengelolaan sejak dini. Berbagai langkah seperti energi hijau hingga pemeliharaan kehutanan menjadi kebutuhan.

“Saya berharap KSAP dan standar akuntansi pemerintah bisa memberikan prinsip-prinsip yang memberikan dukungan bagi para pelaku ekonomi termasuk Pemerintah supaya tidak segan melakukan langkah hari ini meskipun manfaatnya masih sangat panjang,” pungkas Menkeu.