Batanghari, Gatra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari, Jambi, telah mengirim usulan kuota Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg bersubsidi 2022 sebanyak 13.256,352 metrik ton.

"Usulan itu berdasarkan data penduduk miskin dan data UMKM. Mudah-mudahan dapat diakomodir pemerintah pusat," kata Kabag Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Batanghari, Muhammad Yunus, dikonfirmasi Gatra.com pada Ahad (10/10).

Pemkab Batanghari menyambut baik usulan rencana pemerintah pusat terkait subsidi gas elpiji 3 Kg hanya bagi pemegang kartu sembako berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Tapi ini kan baru semacam wacana. Biasanya kita dapat informasi dari Biro Provinsi Jambi. Sejauh ini saya dengar memang ada, tetapi belum secara tersurat," ucapnya.

Yunus berujar, pihaknya selalu melakukan monitoring. Terpenting adalah kesadaran agen-agen maupun pangkalan agar betul-betul mendelegasikan atau mendistribusikan LPG 3 kg kepada penduduk miskin.

"Potensi penimbunan LPG 3 Kg dalam pantauan kami sejauh ini tidak ada. Tetapi pendistribusian sering menjadi masalah. Kita sering melihat begitu gas datang, besok pagi sudah habis," katanya.

Ia sudah wanti-wanti agen untuk menindaklanjuti pangkalan jangan sampai melakukan penimbunan gas. Meski begitu, kewenangan penuh ada pada Pertamina selaku pendistribusinya. 

"Setiap bulan kita minta laporan distribusi dari Pertamina ke agen dan distribusi agen ke pangkalan. Jadi bisa kita lihat berapa pendistribusian LPG 3 Kg per minggu [pekan], per bulan kepada masyarakat miskin dan pelaku UMKM," ucapnya.

Kabupaten Batanghari mempunyai 5 agen LPG 3 Kg. Tahun ini daerah pimpinan Muhammad Fadhil Arief (MFA) mendapatkan kuota dari pemerintah pusat sebanyak 7.979 metrik ton. Sedangkan jumlah pangkalan berkisar 149.

"Kalau tidak salah untuk saat sekarang karena pangkalan sepertinya bertambah terus, begitu agen bertambah, pangkalan juga bertambah," ucapnya.