Purbalingga, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu tertuang pada paparan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengenai sejumlah kebijakan keuangan untuk tahun 2022.

Bupati menjelaskan, selain untuk kewajiban gaji ASN, juga diarahkan ada efisiesiensi belanja operasional /rutin OPD. "Selanjutnya diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan stimulus kepada UMKM, industri, pertanian, ketenagakerjaan, dan pariwisata, termasuk pembangunan mall pelayanan publik," kata Bupati. Hal itu terungkap saat menyampaikan Rancangan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemkab Purbalingga dengan DPRD Tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat DPRD Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (11/10).

Dia menjelaskan, anggaran juga diarahkan untuk bidang infrastruktur yakni pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, irigasi, kelengkapan jalan) termasuk lanjutan penyelesaian beberapa infrastruktur GOR Indoor, gedung DPRD. Sementara pada bidang sosial, difokuskan untuk perlindungan sosial bagi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB), panti asuhan, yatim piatu, santunan kematian, jaminan kesehatan masyarakat miskin.

Bupati mengatakan, Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 diproyeksikan Rp1.975.328.354.000. Sedangkan total Belanja Daerah tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp2.030.965.854.000.

Namun, tahun 2020 terdapat penambahan kebutuhan belanja wajib dan mengikat yang cukup besar, yaitu untuk pembayaran gaji CPNS dan PPPK untuk 2.678 orang "Penambahan belanja tersebut tidak diimbangi dengan penambahan alokasi dana transfer umum oleh pemerintah pusat, sehingga harus mengurangi alokasi belanja untuk kegiatan yang lain," katanya.

Dia mengatakan, antara proyeksi pendapatan daerah dengan rencana belanja daerah terdapat selisih yang masih kurang. Selisih tersebut akan ditutup dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2021, yang besarannya diproyeksikan sebesar Rp60.000.000.000.

"Kelebihannya, yaitu sebesar Rp4.362.500.000 direncanakan akan dipergunakan untuk menambah penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD," lanjut Bupati.