Home Politik PDIP Kebumen Tegaskan Tak Ada Deklarasi Puan sebagai Capres

PDIP Kebumen Tegaskan Tak Ada Deklarasi Puan sebagai Capres

Kebumen, Gatra.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, terseret dalam polemik banteng vs celeng. Analogi banteng yaitu kader yang masih di dalam barisan PDIP, sedangkan celeng adalah kader yang di luar garis kebijakan partai. 

Rapat kerja cabang (Rakercab) PDIP Kebumen yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2021 pun ikut disebut sebagai deklarasi mendukung Puan Maharani sebaga bakal calon presiden 2024 dari PDI Perjuangan. Ketua DPC PDIP Kebumen, Saiful Hadi, ketika dihubungi melalui pesan Whats App menjelaskan bahwa tidak ada deklarasi mendukung Puan Maharani sebagai Bacapres tahun 2024.

"Bahwa ada usulan dari para kader yang menginginkan Mbak Puan sebagai Bacapres PDI Perjuangan tahun 2024, memang iya. Dengan penegasan bahwa tetap tegak lurus apa pun keputusan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Saiful, Senin malam (11/10).

Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh para kader PDIP Kebumen tersebut tetap sebagai langkah barisan.  Karena saat itu adalah acara resmi partai dan menyusun program kerja sampai tahun 2024.

"Terhadap surat DPP No 3134 tanggal 11 Agustus 2021, kami taat. Buktinya, setelah muncul surat tersebut kami tidak berbicara Mbak Puan Maharani sebagai Bacapres tapi kami berbicara Beliau sebagai Ketua DPR RI dan Ketua DPP partai," tegas pria yang kini menjadi anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng itu.

Saiful juga mengaku setuju terhadap pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah selaku Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu), Bambang 'Pacul' Wuryanto bahwa sebutan kader banteng adalah yang selalu dalam barisan.

Saiful yakin bahwa PDI Perjuangan tetap solid berada dalam satu barisan dan satu komando Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Saat ini, DPC  PDI Perjuangan Kebumen sedang fokus melaksanakan instruksi Bu Mega untuk turun ke masyarakat membantu warga yang terdampak Covid-19. Kami juga membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi dan usaha perbaikan ekonomi," pungkas Saiful.

3005