Yogyakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo telah menetapkan sebelas orang sebagai Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu 2024.

Sebelas orang itu dalam pandangan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyanie dinilai tidak memenuhi prasyarat independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

"Sebelas nama yang ditetapkan Presiden sebagai tim seleksi KPU dan Bawaslu, lebih banyak representasi dari ormas tertentu," kata Gugun kepada Gatra.com, Selasa (12/10).

Melihat kondisi ini, Gugun melihat akan ada potensi konflik kepentingan dengan para calon komisioner. Bahkan berpotensi muncul para calon komisioner titipan, yang diusung oleh organisasi masyarakat (ormas) dan gerbong kepentingan kelompok.

"Timsel terpilih sulit menegakkan independensi dalam proses seleksi. Apalagi ini yang diseleksi adalah penyelenggara pemilu 2024, yang serentak, dengan tingkat suhu politik sangat tinggi," lanjut Gugun.

Pasalnya hampir semua peserta pemilu nanti bakal membutuhkan kedekatan dengan KPU dan Bawaslu. Jadi wajar kalau parpol bahkan ormas berusaha memiliki orang titipan di KPU dan Bawaslu, dari pusat sampai kabupaten, bahkan di level KPPS.

Dengan kondisi ini, Gugun melihat satu-satunya harapan terletak di pundak publik yang harus aktif mengawasi para timsel sejak kick off proses seleksi.

Sebab pemilu, menurut Gugun, adalah perang memperebutkan suara rakyat dan perolehan suara rakyat selalu berkaitan dengan parpol dan ormas.

"Jangan sampai ada main mata antara timsel dengan calon komisioner. Hampir separuh sangat kental warna baju kelompoknya," ucapnya.

Sebelas orang yang resmi dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada Senin (11/13) menurut Gugun wajib dipertanyakan.

"Apakah pemilihan mereka didasarkan pada dasar kompetensinya apa? Mewakili unsur profesionalisme atau tidak? Netral dari pengaruh parpol, ormas, lembaga negara, tidak?" ujarnya.

"Maka pilihan presiden dari 11 timsel sangat tidak memenuhi prasyarat independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Mereka ada yang kental HMI-nya, ada yang kental ormas Islam nya," ungkapnya.

Nama-nama yang mengisi timsel sesuai Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani pada 8 Oktober 2021 yaitu Juri Ardiantoro, Chandra M Hamzah, Bahtiar, Edward Omar Sharif Hiariej (Wamenkumham), Airlangga Pribadi Usman, Hamdi Muluk, Endang Sulastri, I Dewa Gede Palguna, Abdul Ghaffar Rozin, Betti AliSjahbana, dan Poengky Indarty.