Bandar Seri Begawan, Gatra.com - ASEAN akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar ke pertemuan puncak regional pada bulan ini. Pemerintah Junta Militer Myanmar sendiri tak diundang dalam acara itu.

Keputusan yang dibuat oleh para menteri luar negeri dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada pertemuan darurat pada Jumat (15/10) malam.

Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan pada hari Sabtu (16/10) bahwa langkah untuk mengecualikan Pimpinan Junta, Min Aung Hlaing merupakan keputusanyang sulit, tetapi perlu dilakukan untuk menjaga kredibilitas ASEAN.

Langkah tersebut juga sebagai respons dari minimnya kemajuan yang dibuat pada peta jalan untuk memulihkan perdamaian di Myanmar yang telah disepakati Junta dengan ASEAN pada bulan April lalu.

Sementara itu, bicara pemerintah militer Myanmar, Junta Zaw Min Tun menyalahkan intervensi asing atas keluarnya keputusan tersebut.

Zaw Min Tun mengatakan kepada kantor berita BBC Burma, bahwa Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa telah menekan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

“Intervensi asing juga bisa dilihat di sini. Kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari sejumlah negara bertemu dengan urusan luar negeri AS dan menerima tekanan dari Uni Eropa." ujarnya.

Menurut data yang dikeluarkan PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah tewas oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan lainnya ditangkap di tengah aksi unjuk rasa dan protes atas kudeta militer di negara itu. Kendati demikiam, Junta mengatakan perkiraan jumlah korban tewas itu dilebih-lebihkan.

Ketua ASEAN saat ini, Brunei, mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT yang akan digelar pada 26-28 Oktober mendatang.

“Karena tidak ada kemajuan yang cukup, serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya agar kembali normal, “ ujar perwakilan Brunei dalam sebuah pernyataan.

ASEAN telah menghadapi tekanan internasional yang semakin kencang agar mengambil sikap yang lebih keras terhadap Myanmar. ASEAN turut dikritik terkait rekam jejaknya yang juga paa masa lalu tak mampu menangani tindkaan sejumlah para pemimpin ngara anggotanya yang dituduh melakukan pelanggaran HAM, menumbangkan demokrasi dan mengintimidasi lawan politik.

Singapura dalam pernyataannya mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan ASEAN, Wakil Menteri Luar Negeri Brunei Erywan Yusof.

Erywan terpaksa menunda kunjungan yang telah lama direncanakan ke negara itu dalam beberapa pekan terakhir dan telah meminta untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang masih dalam penahanan.

Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan pekan ini kedatangan Erywan akan diterima di Myanmar, tetapi tidak akan diizinkan untuk bertemu Suu Kyi karena dia tengah didakwa melakukan kejahatan.

Menteri luar negeri Malaysia mengatakan akan tergantung pada junta Myanmar untuk memutuskan perwakilan alternatif untuk KTT.

"Kami tidak pernah berpikir untuk mengeluarkan Myanmar dari ASEAN, kami percaya Myanmar memiliki hak yang sama," kata menteri luar negeri Saifuddin Abdullah.

"Tapi junta belum mau bekerja sama, jadi ASEAN harus kuat mempertahankan kredibilitas dan integritasnya," ungkapnya.