Purworejo, Gatra.com- Wakil Ketua sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, Albertus Sumbogo, telah memenuhi panggilan DPP untuk klarifikasi. Sebelumnya, Mbogo panggilan politikus gaek itu, didapuk menjadi Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) dan mengaku siap dipecat.
Deklarasi SGI tersebut berbuntut perseteruan 'banteng vs celeng' di tubuh DPD PDIP Jawa Tengah. Saat ditemui di kediamannya, Desa Singkil Wetan, Kecamatan Ngombol, Mbogo mengaku sudah menghadap Ketua DPP Bidang Kehormatan (BK) Partai, Komarudin Watubun, Jumat siang (15/10) lalu.
"Dalam pertemuan itu, saya diperingatkan secara lisan oleh Badan Kehormatan DPP partai. Karena sebagai pejabat struktural partai, dilarang mendeklarasikan dukungan pada seseorang untuk mendapat rekomendasi sebagai bakal calon presiden (Bacapres) PDIP tahun 2024," kata mantan anggota DPRD Kabupaten Purworejo ini, Senin pagi (18/10).
Dalam pertemuan tersebut, Mbogo mengungkapkan alasan mengapa ia melakukan aksi yang dinilai membuat panas dunia politik itu. Ia mengaku apa yang dilakukannya saat ini karena cintanya pada partai.
"Apa yang saya lakukan saat ini lebih karena kecintaan pada PDI Perjuangan dan Bu Mega (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri). Saya sampaikan kepada Beliau (Komarudin Watubun) bahwa, saya merasakan ketidakadilan terstruktur terhadap Mas Ganjar, saya sampaikan perasaan saya bahwa saat ini sedang terjadi proses oligarki kekuasaan dan cenderung ada pemerkosaan demokrasi yang sedemikian mengerikan khususnya di PDIP Jawa Tengah. Hal seperti (oligarki) itu yang kita perangi saat dulu ditindas oleh rezim Orde Baru," jelas Mbogo.
Peringatan lisan dianggapnya membingungkan, sebab satu sisi peran partai dan kader partai di minta untuk menampung aspirasi masyarakat, di sisi lain struktural partai dilarang deklarasi dukungan atas aspirasi tersebut.
"Sementara saya yakini struktural partai di Jawa Tengah, hampir pasti tidak akan mendukung Mas Ganjar. Secara masif pihak yang berseberangan dengan kami akan melakukan ihtiar politik supaya Mbak Puan dideklarasikan oleh kelompok-kelompok non struktural. Bahkan oleh kelompok masyarakat lain sekalipun kelompok itu ahistoris terhadap PDIP," sambung Mbogo.
Menurut politisi gaek itu, semua kader sah-sah saja memiliki pilhan karena merupakan ihtiar politik. Instruksi partai jelas, larangan hanya untuk pejabat struktural partai, bukan seluruh kader.
