Jakarta, Gatra.com- Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dewanti, menekankan Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di tahun 2021 sebesar 41% dengan dukungan internasional dan 29% melalui upaya sendiri.

"Hal ini sejalan dengan mandat undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28 huruf H, yang menyatakan bahwa negara harus menjamin kehidupan dan lingkungan yang layak bagi warga negaranya, yang kemudian mendasari komitmen Indonesia untuk pengendalian perubahan iklim," kata dia pada Webinar Katadata & Landscape Indonesia - Road to COP26, dengan sesi 'A Climate Superpower Indonesia', Kamis (21/10).

Maka dari itu, menjelang perhelatan 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia pada 31 Oktober–12 November 2021 mendatang, Indonesia dikatakannya mempunyai empat misi utama.

Pertama, implementasi daripada Nationally Determined Contribution (NDC). Kedua, pemenuhan atau penyelesaian Paris Rulebook. Ketiga, pernyataan komitmen jangka panjang 2050, serta keempat menuju zero emission.

Menurut Laksmi, pemerintah Indonesia saat ini juga sedang dalam proses penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Rancangan tersebut akan mengatur seluruh mekanisme nilai ekonomi karbon yang mencakup perdagangan karbon, offset karbon, pembayaran berbasis kinerja dan pungutan atas karbon.

"Ke semua cakupan nilai ekonomi karbon ini diarahkan untuk mendukung upaya-upaya pencapaian target NDC," ujarnya.

Duta COP26 untuk Asia Pasifik, Ken O'Flaherty mengatakan dunia pada Desember 2015 telah bersatu dan menyetujui Perjanjian Paris dalam hal perubahan iklim. "Menurut Ken, dalam perjanjian yang mengikat ini, banyak negara termasuk Indonesia telah berkomitmen untuk menjaga kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2 derajat dan berupaya untuk membatasinya hingga 1,5 derajat celcius, dibandingkan dengan tingkat sebelum era industri.

Ia menuturkan, Indonesia yang memiliki hutan mangrove seluas 3,4 juta hektar dan kekayaan nasional luar biasa lainnya, mempunyai potensi dalam mencegah terjadinya pemanasan global.

"Semua negara harus berkomitmen pada tindakan yang lebih ambisius, untuk mengurangi emisi, terutama untuk memiliki emisi pada tahun 2030 dan menjaga 1,5 derajat celcius dalam jangkauan," ungkap dia.

Senada, Direktur Utama PT Rimba Makmur Utama, Dharsono Hartono pun mengatakan bahwa target 1,5 derajat celcius tidak akan tercapai tanpa kontribusi Indonesia.

Menurut dia, Indonesia yang memiliki lahan mangrove paling besar di dunia, serta sebagai negara kedua paling besar memiliki hutan tropis serta lahan gambut, membuat hal tersebut menjadi sangat strategis dalam mengurangi pemanasan global.

"Indonesia bisa kontribusi hampir 1,6 miliar tahun sendiri. Jadi, itu kenapa kita bisa menjadi solusi. Kita harus bawa ini ke COP, bahwa Indonesia itu ready to contribute. Kita bisa memberikan kontribusi untuk dunia dan bukti telah tercapainya deforestasi sangat rendah dalam 10 tahun terakhir," tuturnya.

Tidak hanya sektor lahan dan hutan, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, menilai perlu juga upaya lebih besar dari sektor energi dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca.

Fabby menerangkan, paling tidak untuk bisa kompatibel dengan target 1,5 derajat sesuai Paris Agreement, maka 70% dari bauran pembangkit listrik Indonesia pada tahun 2030 harus berasal dari energi terbarukan.

Selain itu, untuk bisa membuat penurunan emisi secara drastis juga perlu investasi cukup besar. Menurut hitungan dia, setiap tahun hingga 2030, butuh 30 miliar US Dollar sampai 40 miliar US Dollar untuk dapat berinvestasi ke sistem energi terbarukan.

"Kalau kita lihat target NDC yang ada saat ini maupun rencana-rencana yang ada saat ini, target seperti itu belum dapat tercapai," jelas dia.

Pada kesempatan ini hadir Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri RI, Hari Prabowo. Ia mengatakan, Indonesia akan membawa sejumlah agenda dalam Forum COP26, karena sudah banyak pencapaian yang dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya adalah menjelaskan posisi Indonesia dalam menjalankan komitmen penanggulangan dampak perubahan iklim.

"Bersama Bapak Presiden rencananya Insyaallah akan memimpin delegasi Republik Indonesia. Kita juga ingin tekankan kalau tantangan bisa menjadi opportunity, termasuk kerjasama dalam energi untuk mendukung proses transmisi energi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang," kata dia.

Presiden The Indonesia Commodities and Derivatives Exchange (ICDX) Megain Widjaja turut menyatakan komitmen dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Ia menegaskan, grup beserta anak perusahaan telah mengambil langkah kepemimpinan untuk mencapai netral karbon di tahun 2022 dan emisi nol bersih pada 2050.

Ada lima hal dilakukan. Pertama, menentukan kriteria dan target pengurangan emisi berdasarkan ilmu pengetahuan. Kedua, menggunakan sumber energi lebih bersih dan terbarukan. Ketiga, mengatur konsumsi listrik perusahaan, perjalanan karyawan, konsumsi kertas dan plastik, serta sumber emisi lain mulai tahun 2022. Keempat, melakukan advokasi serta misi netral karbon kepada seluruh stakeholder di industri.

"Kelima kita membuat sebuah culture yang lebih terhadap carbon food brand. Sehingga we are going to be the first self-organization in Indonesia, yang akan melakukan netral karbon untuk mendukung target pemerintah menurunkan target emisi," ucapnya.