Karanganyar, Gatra.com - Sebanyak 9.180 pelaku usaha skala rumah tangga memperoleh bantuan tunai yang disalurkan melalui Kodim dan Polres Karanganyar. Bantuan permodalan usaha tersebut bagian dari upaya pemerintah pusat memulihkan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Dandim 0727/Karanganyar Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo Wibowo kepada wartawan usai menyerahkan bantuan tunai ke PKL di markasnya, Kamis (21/10). Selama tiga bulan terakhir, tim dari Kodim, Polres dan Disdagnakerkop UKM melakukan kroscek calon penerima bantuan. Yakni ber-KTP atau domisili Kabupaten Karanganyar dan belum pernah menerima bantuan keuangan apapun dari pemerintah. Tim mengandalkan verifikasi yang terkoneksi sistem terpusat dengan dilandasi NIK.

“Bagi yang pernah menerima langsung ketahuan. Maka, bantuan ini tidak boleh tumpang tindih. Foto calon penerima dan tempat usahanya penting. Sekaligus mengkroscek lapangan apakah benar-benar usahanya itu dijalankan,” lanjut Ikhsan.

Verifikasi yang membutuhkan waktu sampai tiga bulan lamanya, lanjutnya, menunjukkan keseriusan tim mengantisipasi salah sasaran.

“Harus benar-benar berhak menerimanya. Bukan asal-asalan. Sehingga kita menelitinya memang butuh waktu. Sebenarnya keuangan negara sudah siap sejak lama,” katanya.

Sementara itu ratusan calon penerima bantuan diundang mengambilnya secara tunai di Makodim. Tiap penerima berhak Rp1,2 juta. Ikhsan menarget penyalurannya selesai maksimal akhir bulan ini. Stan pengambilan bansos tunai melayani 300-500 orang tiap hari. Petugas terlebih dulu memasukkan NIK ke sistem verifikasi untuk memastikannya layak menerima uang bantuan.

Ikhsan mengakui pemakaian bantuan itu lepas dari pengawasan. Namun ia meyakini masyarakat penerimanya membelanjakan untuk kebutuhan usaha.

“Mereka benar-benar membutuhkan permodalan. Tidak mungkin ke yang lain karena kami sudah memastikannya di palangan,” katanya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan pemulihan ekonomi menjadi bagian dari penanganan Covid-19 selain memutus mata rantai penularan. Ia mengatakan sebenarnya bantuan itu bisa saja diberikan saat PPKM darurat. Namun hal itu kurang bijak.

“Saat PPKM darurat fokus membatasi kegiatan masyarakat. Mereka dianjurkan berada di rumah. Kebutuhannya pangan, maka diberikan logistik. Kalau langsung diberi uang, maka malah kurang tepat. Nah, saat ini uang itu baru diberikan ke pelaku UKM seperti PKL dan pengusaha warung kelontong. Harapannya menambah modal agar ekonomi bangkit segera,” katanya.

Seorang penerima bansos tunai asal Popongan, Suparni (70) mengatakan baru kali ini mendapat bantuan dari pemerintah Rp1,2 juta. Selama ini dirinya yang menjajakan jamu gendong keliling tak pernah tersentuh bantuan sama sekali.

“Saya enggak punya rekening jadi tidak bisa dapat BLT pelaku usaha. Saya juga enggak tahu nyari bantuan kemana. Tapi dari koramil mengundang saya kesini untuk menerima uang. Alhamdulilah. Semoga berkah,” kata lansia yang mengaku hanya mengantongi untung berjualan jamu Rp20 ribu-Rp25 ribu sehari itu.