Jakarta, Gatra.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid, meminta masyarakat tidak menelan mentah-mentah narasi yang bertujuan membuat tidak percaya kepada pemerintahan yang sah.

Syakur mengungkapkan, ada pihak termasuk tokoh menyampaikan narasi untuk menyudutkan pemerintah bahkan meminta Joko Widodo (Jokowi) lengser dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Kebebasan berkumpul, berpendapat, berserikat sekarang ini disalahgunakan untuk memengaruhi rakyat supaya tidak percaya pada pemerintah, supaya pemerintah yang sah turun,” ungkapnya.

Ia menyebutkan bahwa berbagai narasi tersebut bukan mengkritik secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kebebasan berpendapat semacam ini bukan merupakan bagian peradaban Indonesia.

“Kebebasan kebablasan, tujuannya menghina, mencaci memaki bukan dengan logika ilmiah. Apa tidak sebaiknya, politisi-politis yang antisama pemerintah itu diberi pemahaman yang dan pengertian dari pemerintah?” ujarnya.

Menurutnya, dalam era demokrasi, menyampaikan pendapat, ekspresi, dan mengkritik pemerintah merupakan hak warga negara namun harus mempunyai dasar.

“Kalau dengan ilmiah sah-sah saja, pemerintah kan perlu dukungan, perlu masukan. Tetapi ini menyebabkan disintegrasi bangsa,” ungkapnya.

Syakur melanjutkan, narasi hingga tagar, misalnya #KapanJokowiMundur merupakan bentuk provokasi. Masyarakat yang mengalami berbagai kesulitan akibat pandemi Covid-19 gampang tergiring dengan narasi hingga cuitan seperti itu.

Karena itu, Syakur mengajak seluruh anak bangsa untuk bersama-sama menjaga negara dan keutuhan bangsa serta pemerintahan yang sah hingga 2024. “Tidak usah larut dalam hasut menghasut, adu domba,” tandasnya.