Yogyakarta, Gatra.com - Tiga dari delapan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Daerah Istimewa Yogyakarta diprediksi gagal terpenuhi.
Tiga program yang diprediksi gagal mencapai target yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), pengentasan kemiskinan, dan rasio gini.
Beratnya pencapaian target RPJMD 2017-2022 ini disampaikan Sekretaris Daerah Pemda DIY Kadarmanta Baskara Aji dalam rapat dengar pendapat APBD 2022 bersama Wakil Ketua DPRD Tri Huda Yudiana, Senin (25/10).
"Jadi ada hal yang di luar perkiraan kita yang menghambat program pengurangan angka kemiskinan, indeks rasio gini, dan IPM. Pandemi Covid-19 memberikan dampak berat pada variabel pendukung ketiga hal itu," kata Aji.
IPM DIY menurut Aji pada 2020 mencapai angka 79,97. Di RPJMD 2017-2022, peningkatan IPM ditargetkan pada angka 81,4 pada 2021 dan 81,68 pada 2022.
Meski bukan perkara mudah meningkatkan angka IPM, Aji memaparkan bahwa IPM DIY secara nasional menempati posisi nomor dua setelah DKI Jakarta.
"Target pengentasan kemiskinan juga sulit tercapai. Tahun lalu persentase kemiskinan kita ada di angka 12,8 persen. Ada lima poin yang harus dipenuhi untuk mencapai target di 2022 yang ditetapkan sebesar 7,08," jelasnya.
Demikian juga dengan capaian indeks rasio gini yang ditargetkan pada angka 0,3705 di 2021 dan menjadi 0,3635 sulit dipenuhi. Dengan angka rasio gini 2020 yaitu 0,437, selisih antara target dan capaian itu terbilang fantastis.
"Kesenjangan di DIY memang cukup tinggi, meskipun beberapa waktu ini pertumbuhan ekonomi sudah menyentuh angka 11,8 persen. Dari pengalaman ditambah ironi pandemi, sulit bagi kita mencapainya," jelasnya.
Karena itulah pada RPJMD berikutnya, Aji menyatakan Pemda DIY bakal menggenjot terus ketiga program itu agar memenuhi target. Strategi baru yang bakal dikembangkan adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi ke banyak wilayah, tidak lagi di sentra-sentra tertentu, serta sinergi pembiayaan APBD dengan pembiayaan langsung dari masyarakat.
Wakil Ketua DPRD DIY, Tri Huda Yudiana, meminta adanya inovasi dari Pemda DIY dalam upaya peningkatan IPM, juga penurunan angka kemiskinan dan rasio gini.
"Kita mesti mengubah paradigma program pengemberantasan kemiskinan. Sebagian besar yang diberikan baik dari pusat, provinsi, kabupaten, masih berupa bantuan berupa PKH, bantuan sembako, beasiswa, dan macam-macam," jelasnya.
Huda meminta Pemda DIY mengonsolidasikan pengentasan kemiskinan dengan menempatkan potensi dan kearifan lokal sebagai pengungkit kesejahteraan. Ia meyakini pelibatan kelompok masyarakat (pokmas) dan partisipasi warga di tengah pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
Dalam RPJMD DIY 2017-2012, Pemda dan DPRD sepakat ada delapan hal yang bakal didorong yaitu peningkatan derajat kualitas SDM (IPM), peningkatan derajat ekonomi masyarakat, dan peningkatan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan.
Selain itu, penurunan kesenjangan ekonomi antar wilayah, terpelihara dan berkembangnya kebudayaan, kapasitas tata kelola pemerintahan, dan kapasitas pengelolaan keistimewaan. Terakhir adalah pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa.
