Kupang, Gatra.com- Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif Rabu 27 Oktober 2021 mengeluarkan 10 point Direktif untuk dipedomani dan ditindaklanjuti seluruh anggota Polda NTT dan Polres jajaran di 22 kabupaten / Kota. Ke 10 point Direktif yang dikeluarkan ini dalam rangka menindaklanjuti instruksi Kapolri.

Ke 10 point direktif itu adalah pertama: Pedomani program presisi Kapolri dalam setiap pelaksanaan tugas secara berkesinambungan jangan hanya program 100 hari. Kedua, mengisi jam-jam pimpinan secara rutin dan berlanjut dengan pemahaman doktrin-doktrin polri baik tribrata sebagai pedoman hidup, catur prasetya sebagai pedoman.

"Ini sesuai sasanti rastra sewakottama dalam lambang Tribrata kita yang menegaskan bahwa polri itu abdi utama dari pada nusa dan bangsa. Sehingga etos kerja kita berorientasi sebagai abdi yang bermartabat, profesional dan humanis dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat," tegas Irjen Lotharia Latif

Ketiga: Tangani setiap persoalan secara yuridis, profesional dan proporsional dengan cara-cara humanis dan tanpa kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap masyarakat bahkan kepada tersangka.Keempat, pahami bahwa saat ini dunia sudah tanpa batas selain semua orang hidup di dunia nyata (citizen)

"Saat ini kita sudah hidup di dunia maya (netizen) yang tanpa sekat dan dengan mudah bisa di lihat oleh siapapun di belahan dunia ini. Untuk itu sebagaai anggota polri lebih berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan baik secara pribadi apalagi kedinasan," jelas Irjen Lotharia

Kelima: Polri hadir harus sebagai solusi bukan sebagai bagian masalah di masyarakat. "Harus hindari perilaku-perilaku arogan, menyakiti hati masyarakat apalagi terlibat langsung dalam setiap kesewenangan atau penyalah gunaan kewenangan terhadap masyarakat,” katanya.

Keenam, Polri semakin baik dalam giat pelayanan dan perlindungan masyarakat. Ini tentunya pasti akan membuat terpaan angin dan cobaan semakin keras. Karena itu harus semakin berhati-hati dan menjaga polri dalam setiap bidang baik pembinaan maupun operasional di masyarakat.

Ketujuh: Tingkatkan pelayanan masyarakat, tanggapi dengan baik setiap laporan, aduan dan keluhan masyarakat, ungkap dan tangani setiap kejahatan yang meresahkan itu adalah jawaban bagi masyarakat yang menginginkan polri sebagai pelayan dan pelindung masyarakat tidak hanya sebatas jargon semata.

Kedelapan: Pegang teguh kode etik dan disiplin polri dalam perilaku anggota dan cegah/hindarkan dari pelanggaran etika, disiplin apalagi terlibat pidana, sehingga setiap anggota harus saling mengingatkan dan tugas, setiap komandan mulai dari tingkat unit terkecil sampai dengan Kapolres dan Pejabat Utama untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sejak dini untuk cegah dan hindari anggota terlibat dalam masalah baik pribadi maupun terhadap masyarakat.

Kesembilan : berikan penghargaan bagi anggota yang baik dalam jalankan tugasnya, berikan hukuman dan sangsi yang cepat, jelas dan tegas kepada anggota yang melanggar serta jelaskan bahwa pemberian sangsi justru bertujuan untuk menyelamatkan anggota dan organisasi polri, apabila setelah di sangsi tetap lakukan pelanggaran berat maka PTDH adalah langkah terakhir yang harus dilakukan.

Kesepuluh: Tingkatkan dispilin, dedikasi, loyalitas dan integritas serta spirit hirarki organisasi untuk menjaga Polri.