Glasgow, Gatra.com - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyatakan bahwa pelaku usaha energi memiliki komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pembangkit listrik di daerah-daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Salah satu bentuk nyata komitmen itu adalah ditandatanganinya MoU kerja sama antara PT Charta Putra Indonesia (Clean Power Indonesia/CPI) dan PT TBS Energi Utama Tbk untuk membangun Timor sebagai contoh Pulau Energi Terbarukan Nasional.

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama CPI Jaya Wahono dan Head of Business Development TBS Dimas Adi Wibowo di sela-sela talkshow di Pavillion Indonesia di KTT Iklim PBB COP 26 di Glasgow, Inggris, Rabu (3/11). Disaksikan oleh Komisaris TBS, Bambang Brodjonegoro; Deputi 1 Bidang Energi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Basilio Dias Araujo; Dirjen Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman; dan Direktur Perencanaan PT PLN (Persero), E. Haryadi.

Baca Juga: Tiga Proyek Solar Panel di Indonesia Segera Pasok Listrik untuk Singapura

Jaya Wahono yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Tetap Ketenagalistrikan KADIN Indonesia menjelaskan, para pengusaha tertarik kepada pengembangan pembangkit listrik. Ini terutama untuk menggantikan PLTD yang mahal biaya pengoperasiannya dan sudah tidak sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 40% dengan bantuan Internasional sebelum 2030.

"Hal inilah yang mendasari ditandatanganinya kerja sama di antara para pelaku usaha sektor ini," ujar Jaya dalam rilis yang diterima Gatra.com.

Penjajakan pembangunan PLTBm di Pulau Timor telah dimulai sejak 2018 dengan dilakukannya Focus Group Discussions yang membahas topik Mandiri Listrik untuk Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Bioenergi, Global Green Growth Institute (GGGI), dan Pemprov NTT.

Baca Juga: Di KTT COP26, Jokowi: Perubahan Iklim adalah Ancaman Besar

Selanjutnya, CPI juga telah menandatangani keja sama penjaminan pasokan biomasa dengan badan usaha milik daerah (BUMD) NTT, PT Flobamor pada 26 Oktober 2021 lalu. CPI akan membeli biomasa dari tanaman bambu dan gamal yang ditanam di lahan-lahan masyarakat. Kerja sama tersebut disaksikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Halim Iskandar serta Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Sejak 2015, CPI telah membangun kelistrikan di daerah-daerah 3T, di antaranya pembangunan proyek percontohan PLTBm berbasis masyarakat pertama di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, dengan pendanaan hibah dari pemerintah Amerika Serikat melalui program Green Prosperity, MCA-Indonesia senilai US$12,5 juta. Proyek tersebut kemudian diresmikan oleh Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro pada 17 September 2019. Program ini diharapkan menjadi contoh untuk meningkatkan akses listrik handal kepada masyarakat di daerah 3T, penurunan gas rumah kaca, penghematan subsidi negara melalui penggantian PLTD menjadi Pembangkit berbasis EBT serta peningkatan kegiatan ekonomi lokal.

Baca Juga: Pemprov NTT Dukung Pembangunan PLTS di Pulau Sumba

“Kami akan terus melakukan inovasi dalam pembangunan PLTBm berbasis masyarakat di Indonesia termasuk secara hybrid dengan tenaga surya, baterai, serta pembangkit listrik tenaga sampah skala-skala kecil," imbuh Jaya.

Selanjutnya, bersama TBS, pihaknya akan mulai mengembangkan pembangkit EBT dalam konteks pulau (Island Electrification). Hal ini untuk memberikan sebuah model pembangkit listrik dalam ekosistem mikro atau minigrid bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

"Kerja sama CPI dengan TBS juga menyasar provinsi-provinsi lain di Indonesia terutama yang masih banyak menggunakan diesel,” pungkas Jaya.