Yogyakarta, Gatra.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Argap Situngkir mengatakan pihaknya telah menarik lima petugas dari Lapas Narkotika Kelas II Yogyakarta.
Menurut Budi, mereka diduga melakukan tindakan penegakan kedisiplinan yang berlebihan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana.
"Bahwa kami telah menarik lima petugas dalam rangka, ya pemeriksaan. Kami periksa dulu. Menurut dugaan kami melakukan pelanggaran-pelanggaran penerapan pendisiplinan warga binaan yang berlebihan, melebihi standarnya," kata Budi, Jumat (5/11).
Dengan penarikan dan pemeriksaan awal ini, Budi mengatakan pihaknya mengakui adanya penerapan pendisiplinan yang berlebihan sehingga menimbulkan reaksi dari warga binaan lapas.
"Kami periksa dulu, lalu kami putuskan. Kami tarik dulu untuk diinterogasi. Dan juga kami lakukan penataan perbaikan pada WBP. Kalapas (Cahyo Dewanto) tidak dicopot. (Kabar pencopotan) Itu tidak benar," katanya lagi.
Budi mengatakan, penegakan disiplin yang berlebihan pada WBP pada dasarnya bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba, handphone, bahkan uang tunai. Tindakan itu tidak untuk mengambil keuntungan seperti mengambil uang.
Penegakan kedisiplinan ini diakuinya diterapkan oleh Kalapas sebelumnya usai terbongkarnya ratusan bunker yang digunakan untuk menyimpan narkotika dan HP. Pada 2020, ditemukan 400-an HP dari warga binaan lapas tersebut.
"Ini yang diedukasikan sangat keras ke petugas oleh pemimpin sebelumnya. Ini yang tertanam, sehingga integritas terbangun. Tidak ada lagi petugas yang main-main dengan narkoba, handphone, dan uang," kata Budi.
Menurut Budi, upaya itu membuat Badan Nasional Narkotika (BNN) menjadikan Lapas Narkotika Yogyakarta sebagai percontohan.
"Ini nerakanya mereka yang nakal. Tapi bagi yang mau bertobat ini surganya. Dibina secara agama, pendisiplinan dengan baik," katanya.
Budi menyadari, penegakan kedisiplinan pasti akan menimbulkan reaksi dari pecandu. Dirinya juga tidak menutup kemungkinan upaya itu dimanfaatkan oleh pihak lain.
"Petugas-petugas yang nantinya melakukan penindakan yang tidak benarkan oleh peraturan nantinya akan disanksi. Kami junjung tinggi peraturan," tuturnya.
