Jakarta, Gatra.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI, Sabtu (6/11). Pelaksanaan tes tersebut berlangsung secara semiterbuka.
Dalam pemaparan visi dan misi, Andika menyampaikan dirinya ingin masyarakat melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya, dengan segala kekurangan dan perbaikan yang terus dilakukan. Andika tidak ingin masyarakat berharap terlalu tinggi kepada TNI.
"Berangkat dari vission statement, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia dan internasional untuk melihat TNI sebagai kita atau bagian dari mereka," ungkap Andika.
Menurut Andika, TNI juga memiliki kelebihan, keterbatasan, dan keanekaragaman. Pihaknya akan terus berupaya membangun TNI menjadi lebih profesional.
"Tetapi, bukan berarti bahwa dengan keadaan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap banyak yang bisa kita lakukan, karena memang pasti punya cara yang berbeda dalam mengejar apa yang harus diselesaikan. Pasti bisa," katanya.
Guna mewujudkan visi tersebut, Andika memiliki tiga misi. Hal itu antara lain menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Diketahui, Andika merupakan calon tunggal untuk mengganti posisi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada akhir November 2021. Hadi tercatat menjabat sebagai Panglima TNI sejak Desember 2017 lalu.
Andika Perkasa ditetapkan menjadi calon Panglima TNI berdasarkan Surat Presiden (Surpres) nomor R-50/Pres/10/2021 tertanggal 29 Oktober 2021. Surat ini diantar langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada DPR RI.
Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu diketahui punya total harta kekayaan sekitar Rp179 miliar, dan tanpa utang. Hal itu diketahui lewat data yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 20 Juni 2021.
