Home Regional Menhan Prabowo Dituding Ingkar Janji, Masyarakat Belu Ancam Blokir Kampus Unhan Ben Mboi

Menhan Prabowo Dituding Ingkar Janji, Masyarakat Belu Ancam Blokir Kampus Unhan Ben Mboi

254

Belu, Gatra.com – Massa dari Forum Kelompok Masyarakat Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Belu, menuntut janji Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada Kamis (11/11).

Massa dari Forum Kelompok Masyarakat Kecamatan Kakuluk Mesak menilai bahwa Menhan Prabowo Subianto lewat staf Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ingkar janji, yakni tidak sesuai kesepakatan tertulis yang dibuat pada 16 September 2020 lalu.

Isi kesepakatan itu, antara lain memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang telah mengihibahkan tanah kepada Kemenhan untuk dibangun Universitas Pertahanan (Unhan) di Kabupaten Belu dengan sebutan Unhan Ben Mboi. Selain itu, anak-anak mereka diakomodir sebagai mahasiswa/i Unhan

Mereka membentangkan sejumlah spanduk berbagai tulisan pada aksi demonstrasi tersebut, di anatranya "Mulut Manis Menhan, Masyarakat Kakuluk Mesak Jadi Korban” dan “NKRI Harga Mati, Kembalikan Tanah Leluhur kami. Stop Tipu-Tipu. Keadilan jangan dikebiri, Menteri Pertahanan Jangan Ingkar janji. Kami Indonesia. Kami Manusia bukan boneka. Bapak Presiden Jokowi Dengar Suara Kami. Copot oknum-oknum yang merusak jabatan dari Kementerian Pertahanan”.

“Kami lihat Menhan Prabowo ingkar janji. Tidak sesuai kesepakatan dengan kami sebagai pemilik lahan yang menghibahan untuk pembangunan Unhan. Antaranya, kami dilperkerjakan pada proyek pembangunan tersebut. Faktanya tidak. Kami minta waktu 5 x 24 jam. Jika tidak, kami blokir dan tuntut kembalikan lahan kami,” kata Jonas Loe, salah satu peserta demontrasi tersebut.

Berikut ini tuntutan yang disampaikan Forum Kelompok masyarakat Kecamatan Kakuluk Mesak:

1. Kami seluruh elemen masyarakat Kecamatan Kakuluk Mesak menyatakan dan mendesak pihak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk meninjau ulang proses perekrutan mahasiswa, karyawan, dan atau pekerja pada Universitas Pertahanan di Wilayah Kabupaten Belu, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

2. Kami seluruh elemen masyarakat Kakuluk Mesak dengan tegas meminta menteri pertahanan hadir di Kabupaten Belu untuk menyelesaikan polemik ini.

3. Kami minta Mayor Jendral Agus Nugroho, dkk staf ahli Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengembalikan surat kesepakatan konsultasi publik yang telah disepakati bersama para tokoh masyarakat Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

Aksi demonstrasi ini berjalan aman dengan dikawal oleh puluhan aparat keamanan. Setelah menyampaikan orasi mereka di depan pintu Gedung DPRD Belu, massa dari forum masyarakat pemilik tanah tersebut kemudian diterima pimpinan dan anggota DPRD Belu.

COMMENTS

LEAVE A COMMENTS