Home Nasional DPR: Panglima TNI Baru Harus Perkuat Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara

DPR: Panglima TNI Baru Harus Perkuat Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara

248

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini merilis laporan tahunan bertitel “Military and Security Developments Involving People’s Republic of China 2021” yang membeber kekuatan Angkatan Bersenjata Cina di kancah global.

Laporan menyebut, kekuatan laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) merupakan yang terbesar di dunia dengan kekuatan 355 kapal dan kapal selam, termasuk 145 kapal perang permukaan. Pentagon juga mengungkap Tiongkok memiliki pasukan khusus People’s Armed Forces Maritime Militias (PAFMM) atau milisi maritim dalam kampanye atas klaim Laut China Selatan (LCS).

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, laporan tersebut bukan temuan baru mengingat Coast Guard Cina dan juga nelayan negeri tirai bambu sering terlihat agresif di wilayah perbatasan negara-negara ASEAN dengan LCS, bahkan tak jarang masuk ke wilayah laut Indonesia.

“Saya meyakini Angkatan Laut Indonesia dan juga Bakamla sudah lama mengetahui strategi Cina dengan mengerahkan milisi maritim. Karena cara paling mudah untuk meng-klaim suatu wilayah laut adalah dengan mengerahkan angkatan laut dan juga nelayan di wilayah tersebut, ini dilakukan oleh Cina dalam klaim atas LCS,” ujar Sukamta dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Ahad (14/11).

Menurut Sukamta, Indonesia seharusnya juga mengambil langkah yang tegas untuk melindungi klaim wilayah Laut Natuna Utara dan Zona Ekslusif Ekonomi (ZEE) yang ada di wilayah LCS dengan upaya sebanding, yakni dengan mengerahkan Coast Guard dan nelayan-nelayan Indonesia.

“Saya kira aneh sekira kita punya wilayah laut dibiarkan kosong tanpa penjagaan dan tanpa banyak nelayan yang berlaut dan mencari ikan di sana. Wilayah yang dibiarkan kosong akan mengundang pihak asing untuk masuk dan mencuri sumber daya laut yang ada di wilayah Indonesia,” katanya.

Ia menyebut, Indonesia jangan sampai abai terhadap aktivitas nelayan asing yang berada di wilayah ZEE. “Padahal jelas di wilayah yang masuk sebagai ZEE Indonesia, kita punya kedaulatan penuh atas sumber daya yang ada di dalamnya,” ujar Sukamta.

Karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS itu berharap ada upaya yang kuat dan taktis dari pemerintah dalam mengamankan wilayah Indonesia terutama di Laut Natuna Utara yang rawan terhadap klaim Cina atas LCS.

"Saya berharap Pak Andika (Andika Perkasa) selaku Panglima TNI yang baru bisa melakukan langkah-langkah yang kuat dan taktis. Memperkuat pengerahan angkatan laut dan nelayan-nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara bisa jadi langkah pengimbang pergerakan Cina di wilayah tersebut,” ia menambahkan.

Pemerintah menurutnya perlu meningkatkan andil kalangan sipil untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan laut. “Pemerintah bisa memberikan fasilitasi kepada para nelayan berupa alat komunikasi dan juga bahan bakar untuk melaut. Saya kira ini akan memperkuat klaim wilayah Indonesia dan juga akan meningkatkan kesejahteraan nelayan kita”.

Legislator asal dapil Yogyakarta itu juga mengingatkan pemerintah untuk memperkuat langkah-langkah diplomasi dengan menjalin kerja sama keamanan dengan negara-negara ASEAN dan komunikasi intensif dengan pemerintah Cina.

Langkah diplomasi, lanjut Sukamta, akan lebih efektif jika nampak sinyal kuat dari pihak Indonesia dengan pengerahan matra laut dan juga nelayan-nelayan sebagai bagian dari upaya pengamanan. “Kalau gestur kita terlihat lemah, langkah diplomasi tentu juga akan ikut melemah. Ini yang kita berharap, Panglima TNI bisa memperkuat gestur kita di tingkat regional sehingga kedaulatan Indonesia terjaga dengan baik,” pungkasnya.

COMMENTS

LEAVE A COMMENTS