Home Ekonomi Utang Rp250 M Ditolak DPRD, Begini Kata Bupati Arief Rohman

Utang Rp250 M Ditolak DPRD, Begini Kata Bupati Arief Rohman

Blora, Gatra.com – Kalangan DPRD Kabupaten Blora menolak permintaan Bupati Arief Rohman yang mengajukan utang sebesar Rp250 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan. DPRD hanya menyetujui Pemkab Blora berutang sebesar Rp150 miliar. Terkait penolakan itu, Bupati Arief Rohman pun angkat bicara.

Menurut politisi PKB itu, penolakan nilai utang tersebut disebabkan lebih karena permasalahan fiskal keuangan daerah.

"Angka Rp150 miliar ini berdasarkan kemampuan fiskal. Istilahnya orang mau utang yang diutang kan akan itung kemampuan bayarnya, kemampuan fiskalnya seperti apa.  Sementara kita di angka Rp150 M itu," kata Arief, Selasa (16/11).

Meski tidak sesuai rencana awal, namun pihaknya berkomitmen tetap akan membangun infrastruktur jalan yang memadai. Pembangunan skala prioritas menjadi cara yang akan ditempuh.

"Nanti kita itung ini kombinasi ya soal ruasnya dan sebagainya tentunya nanti kita diskusikan dulu. Tentunya ruas ruas yang  selama ini menjadi keluhan masyarakat, ruas-ruas yang menjadi prioritas," ucapnya.

Arief mengatakan, skema pinjaman utang ke perbankan menjadi solusi terbaik, mengingat Pemkab tidak memiliki anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Skema ini diharapkan bisa berimplikasi mendukung perekonomian warga.

"Dengan pinjaman ini, implikasinya dari sisi perekonomian kita bisa baik, investasi juga baik dan pendidikan, kesehatan juga terdukung," harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, mengatakan, pihaknya masih belum menentukan pilihan bank yang akan dituju. Yang jelas, ia mengatakan bunga bank tidak di atas 6%.

"Bank belum ditentukan. Tetapi sudah ada Bank Jateng, Bank Jabar, dan lain. Yang jelas kita akan ambil yang bunganya tidak lebih dari 6% per tahun," jelasnya.

Terpisah, ketua DPRD Blora, Dasum, mengatakan, penolakan pinjaman Rp250 M disebabkan kemampuan keuangan daerah dalam membayar.  Dikhawatirkan pinjaman itu justru akan membebani kondisi keuangan daerah. 

"Kami juga mengingat keuangan daerah kita. Itu Rp150 M maksimal, karena kita memikirkan cara bayarnya," kata Dasum.

1131