Oslo, Gatra.com – Qatar dan Mesir telah menandatangani perjanjian untuk memasok bahan bakar dan bahan bangunan ke Jalur Gaza. Hal ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Qatar, Soltan bin Saad Al-Muraikhi, di Oslo dalam pertemuan para menteri yang diadakan Ad Hoc Liaison Committee (AHLC), lembaga pendonor internasional untuk Palestina pada Rabu (17/11).

Dilansir dari Aljazeera pada Kamis (18/11), bantuan ini dilatarbelakangi dorongan untuk membangun kembali wilayah Gaza setelah perang 11 hari dengan Israel pada bulan Mei lalu. Pihak berwenang di Gaza mengatakan pemboman yang dilakukan Israel menyebabkan sekitar 2.200 rumah hancur dan 37.000 lainnya mengalami kerusakan.

Selain itu, pertempuran tersebut menewaskan 253 warga Palestina, termasuk puluhan anak-anak. Di sisi Israel, roket yang diluncurkan oleh Hamas dan kelompok lainnya menewaskan 13 penduduk Israel, termasuk dua orang anak.

Setelah gencatan senjata 21 Mei, yang dimediasi oleh Mesir, akses pedanaan dan bahan material bangunan telah menjadi permintaan bantuan utama dari Hamas. Israel, yang telah memberlakukan blokade ketat di wilayah darat, udara dan laut di Gaza sejak 2007, membatasi bahan bangunan memasuki wilayah itu, dengan mengatakan Hamas menggunakannya untuk membuat senjata untuk melancarkan serangan.

Kendati demikian, menyusul kesepakatan dengan PBB dan Qatar, Israel mengizinkan bantuan keuangan dari negara Teluk itu untuk masuk ke wilayah Gaza.

Para pejabat Gaza memperkirakan dibutuhkan setidaknya US$479 juta untuk membangun kembali rumah dan infrastruktur yang rusak dalam pertempuran tersebut. Qatar dan Mesir masing-masing menjanjikan US$500 juta untuk membangun kembali Gaza.

Sementara itu, Amerika Serikat yang turut menghadiri AHLC menyebut pertemuan itu sebagai kesempatan besar untuk mendukung pembangunan ekonomi Palestina.

“Selama diskusi, Amerika Serikat menegaskan kembali komitmen untuk memajukan kemakmuran, keamanan, dan kebebasan yang setara bagi warga Israel dan Palestina. Hal ini penting sebagai langkah progresif menuju solusi dua negara yang dinegosiasikan di mana Israel dapat hidup damai dan aman bersama negara Palestina,” tulis pemerintah AS dalam sebuah pernyataan.