Home Nasional Jenderal Andika Perkasa dan PR Keamanan Domestik Papua

Jenderal Andika Perkasa dan PR Keamanan Domestik Papua

309

Jakarta, Gatra.com – Konflik bersenjata di tanah Papua antara TPNPB-OPM dan TNI/Polri masih belum mereda. Eskalasinya sejak dua tahun terakhir cukup mengkhawatirkan. Dugaan ujaran rasisme dari oknum aparat negara terhadap mahasiswa papua di Surabaya pada 2019 disebut sebagai salah satu pemantik bara eskalasi konflik tersebut.

Lebih jauh lagi, akademisi dari Universitas Papua (Unipa), Yusuf Sawaki, menyebut bahwa konflik keamanan tersebut tak hanya terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan itu, menurutnya, telah berulang-ulang selama beberapa dekade, terutama sejak masa integrasi Papua ke Indonesia pada tahun 1969.

Persoalan keamanan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Panglima TNI yang baru saja dilantik, Jenderal Andika Perkasa. Akademisi Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, menyebut bahwa dimensi pertahanan di Papua adalah persoalan mendesak.

“Masalah Papua jelas adalah masalah kedaulatan negara. Sebagaimana di Aceh keterlibatan TNI mau tidak mau tak terhindarkan karena itu adalah soal keamanan domestik. Jadi dimensi tugas pokok TNI ada di situ. Meski intensitas keterlibatan juga butuh definisi tersendiri. Jadi, segi keamanan domestik ini harus juga menjadi atensi Jenderal Andika,” ujar Anton dalam diskusi publik di Twitter Spaces pada Jumat, (19/11/2021).

Hanya saja, Anton memandang bahwa gagasan-gagasan Jenderal Andika pada saat Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR hanya menyajikan problema-problem yang normatif saja.

“Mestinya dipaparkan pendekatannya mau seperti apa dalam persoalan Papua, misalnya. Apa yang akan dilakukan terkait gelar operasi di Papua. Apakah sudah ada keputusan negara atau belum, termasuk persetujuan parlemen dan bagaimana operasi intelijen dan sinergitas operasi. Dalam hal itu harus dituntaskan metode apa untuk menyelesaikan penembakan-penembakan yang terjadi sehingga publik tidak perlu menebak-nebak pendekatan seperti apa yang akan ditempuh,” tutur Anton.

Anton tak menampik bahwa persoalan Papua adalah persoalan yang rumit. Ia memandang terdapat banyak komplikasi ihwal perebutan kekuasaan akses terhadap sumder baya alam (SDA) yang ada di Papua. Ia menyebut ada aktor lokal dan internasional yang terlibat.

Terlebih lagi, lanjut Anton, persoalan akses terhadap SDA tersebut juga diiringi oleh persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap didengungkan oleh para aktivis dan LSM kemanusiaan.

“Namun, jika secara jernih dipikirikan, sebenarnya semua pihak menginginkan agar Papua maju dan rakyarnya sejahtera,” ujar Anton.

Apa yang diungkapkan oleh Anton tersebut senada dengan apa yang diutarakan oleh akademisi Universitas Cendrwasih, Elvira Rumkabu, di kesempatan berbeda kemarin, Jumat, (19/11/2021). Elvira menyebut bahwa dari lubuk hati paling dalam, kelompok mama-mama Papua sebetulnya amat menginginkan perdamaian.

“Kalau mau perang, pergi perang sana. Kami mau hidup damai,” ujar Elvira menirukan seorang mama yang pernah ia wawancarai pada suatu waktu.

“Jadi, mama-mama ini bukan bagian dari aktor keamanan. Mereka adalah bagian dari yang menginginkan perdamaian dan narasi lokal mereka ini menurut saya penting untuk diintegrasikan dalam agenda pembangunan infrastruktur atau perdamaian yang jauh lebih penting,” imbuh Elvira.

Elvira mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua tidak berjalan sendirian. Pembangunan itu harus diiringi pendekatan keamanan yang penuh damai. Ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua akan berhasil apabila pembangunan tersebut bisa memberi makna tersendiri bagi warga Papua dan memitigasi konflik yang masih berlangsung.


 

COMMENTS

LEAVE A COMMENTS