Kupang, Gatra.com - Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilepaskan dari masyarakat yang tinggal dan hidup di daerah penyangganya. Setidaknya terdapat 6.831desa yang berbatasan dengan kawasan konservasi. Ini equivalen dengan sekitar 9,5 juta orang menggantungkan kehidupan sosial ekonomi budayanya pada kawasan konservasi dan hidup dalam keterbatasan atau tertinggal.

“Pada umumnya masyarakat di sekitar kawasan bekerja pada sektor pertanian, sektor pariwisata alam baik jasa maupun non jasa. Karena itu mayoritas menggantungkan hidupnya kepada kawasan konservasi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada,” kata Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ir. Wiratno, M.Sc dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Suharyono pada pembukaan Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2021 di Pantai Lasiana Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Senin ( 22/11).

Pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat sekitar kawasan jelas Wiratno telah berlangsung turun temurun, baik untuk kegiatan komersial maupun kebutuhan sehari-hari.

“Jadi produk jasa lingkungan tidak lepas pemanfaatnya oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi. Setidaknya meliputi air, sumber makanan, tumbuhan obat, sumber bahan bakar, dan keindahan bentang alam,” jelas Wiratno.

Lebih lanjut Wiratno mengatakan, pengelolaan jasa lingkungan, seperti wisata alam di kawasan konservasi, pada beberapa tempat telah terbukti memberikan multiplier effects yang cukup besar. Baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Meskipun adanya penurunan PNBP bidang pariwisata alam akibat pandemi Covid -19 selama tahun 2020 menjadi sebesar Rp53, 81 M atau turun 68,5% dari tahun 2019 atau sebesar Rp. 171,18 M.

“Namun demikian adanya reaktivasi obyek wisata alam di 106 TN/TWA, kegiatan pengusahaan periwisata alam berhasil menyerap sekitar 6.893 orang tenaga kerja. Dan sampa idengan bulan Oktober 2021 jumlah menyetorkan PNBP sebesarRp.35,53 M,” sebut Wiratno.

Hal ini membuktikan, kata dia bahwa tata kelola jasa lingkungan berbasis masyarakat merupakan peluang pemerintah untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kompetensi masyarakat. “Selain itu, seiring dengan menguatnya perekonomian masyarakat, maka tekanan terhadap kawasan pun dapat berkurang. Dengan demikian, hutan lestari masyarakat sejahtera dapat terwujud,” katanya.

Penerapan reaktivasi obyek wisata alam di kawasan konservasi selama pandemi Covid-19 kata Wiratno menjadi tantangan berat bagi Direktorat Jenderal Konservasi Alam dan Ekosistem dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Kami siapkan sarana prasarana pendukung, Standart Operational Procedure (SOP) dan Sumber Daya Manusia (SDM) selalau mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Ini untuk memotong rantai penyebaran virus Covid-19,” jelas Wiratno.

Dia menambahkan pada sisi ekonomi, reaktivitas obyek wisata di kawasan wisata sebagai salah satu bentuk dukungan Kementerian LHK terhadap pemulihan perekonomian masyarakat. Karena itu puncak peringatan HKAN Tahun 2021 di Kupang, NTT ini mengusung tema: “Bhavana Satya Alam Budaya Nusantara: Memupuk Kecintaan pada Alam dan Budaya Nusantara”.

“Hal ini selaras dengan strategi pengembangan pariwisata alam Conservation, Community, and Commodity dimana lebih mengutamakan wisata yang berkualitas (quality tourism) dan mendorong berkembangnya wellness tourism. Harapannya adalah durasi tinggal (length of stay) wisatawan meningkat,” kata Wiratno.