Pekanbaru,Gatra.com - Gubernur Provinsi Riau Syamsuar menyebut sektor infrastruktur akan menjadi perhatian pada tahun 2022. Meski belum merinci berapa persis anggaran untuk sektor tersebut, mengingat DPRD belum ketok palu.
"Anggaran untuk tahun 2022 banyak ke sektor infrastruktur, selain persiapan untuk mengantisipasi Covid-19," ungkapnya di kota Pekanbaru, Selasa (23/11).
Sebagai gambaran, tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau dibekali anggaran Rp1,396 triliun. Dari jumlah tersebut belanja langsung mencapai Rp1,315 triliun dengan rincian belanja barang dan jasa sebesar Rp351 miliar dan belanja modal Rp963 miliar. Sementara belanja tidak langsung mencapai Rp80 miliar.
Meski anggaran tersebut tergolong besar, alokasi belanja modal juga ditujukan untuk pembangunan gedung instansi vertikal, seperti proyek markas baru Korem Wirabima, yang nilainya hampir mencapai Rp100 miliar. Adapun alokasi biaya perbaikan jalan mencapai Rp200 miliar. Jumlah tersebut disiagakan untuk jalan provinsi yang memiliki panjang 2.799 kilometer.
Sementara itu besaran anggaran Provinsi Riau untuk tahun 2022 berkisar Rp8 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan anggaran tahun 2021 yang menembus angka Rp9 triliun.
Riau memiliki sejumlah masalah di sektor infrastruktur seperti jalan dan jaringan air bersih. Jalan di daerah ini, saban tahun mengalami kerusakan ratusan kilometer lantaran dijejali truk dengan kondisi over dimensi dan over load (ODOL). Untuk kota Pekanbaru saja, Dinas Pekerjaan Umum setempat harus memperbaiki kerusakan jalan sepanjang 370 kilometer pada tahun 2021.
Anggota DPRD Riau yang membidangi infrastruktur, Mardianto Manan, menyebut kelangsungan infrastruktur di Riau, khususnya jalan, cukup bergantung pada operasional jembatan timbang. Menurutnya jika fasilitas tersebut tidak berfungsi optimal maka kerusakan jalan provinsi tidak bisa diredam.
Berdasarkan keterangan Dinas PUPR Riau, ruas jalan yang kurang mantap di Riau mencapai ratusan kilometer. Biaya yang dibutuhkan untuk memperbaikinya mencapai triliunan rupiah, sedangkan anggaran perbaikan jalan yang dimiliki daerah hanya Rp200 miliar. Artinya jika jembatan timbang tak mampu mengendalikan mobilitas truk ODOL, kerusakan jalan akan terus terjadi.
