Semarang, Gatra.com – Kompetensi dan kesejahteran bagi guru akan menjadi jaminan untuk menciptakan generasi unggul. Sebab sebagus apapun mereka, maupun setinggi apapun kompetensinya, apabila tidak ada jaminan kesejahteraan, maka secara manusiawi, semuanya juga akan menurun.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah Dr Muhdi mengatakan, selama ini pihaknya terus berupaya dengan sungguh-sungguh memperjuangan status guru. “Agar pemerintah, di mana tuntutan kami pemerintah memberikan kepastian, tentang status mereka. Yang kedua, kepastian tentang penghasilan mereka,” ujarnya kepada GATRA belum lama ini.

Muhdi menerangkan, jika penghasilan guru tetap minim, maka mereka akan enggan untuk terus meningkatkan kompetensinya. “Padahal mereka menjadi pembelajar, di mana harus terus mengembangkan diri,” sebut Rektor Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) ini.

Sejauh ini, kata Muhdi, situasi guru di Jawa Tengah maupun nasional sama. Antara lain, di sekolah-sekolah negeri itu, 50% nya merupakan guru honorer. “Ini problem utama. Karenanya PGRI ingin memastikan mereka segera memperoleh kesempatan, mendapat penghasilan yang pasti, dan status yang tepat,” terangnya.

Muhdi mengaku mendukung langkah pemerintah pusat merekrut guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun PGRI meminta tetap memberi kesempatan bagi guru dengan usia di bawah 35 tahun, sekalipun sudah jadi PPPK, bisa ikut CPNS kalau dibuka. “Artinya ke depan kami berharap itu juga dibuka CPNS untuk guru, karena itu untuk sekolah negeri,” katanya.

Khusus Jawa Tengah, Muhdi menerangkan, guru di provinsi ini secara umum jika dilihat dari kompetensinya cukup bagus. Hal ini bisa dibuktikan, beberapa waktu lalu saat tim Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) datang.

“Mengapa mereka (Wantimpres) datang? Karena salah satunya, berdasarkan data, hasil tes kompetensi yang dilakukan di Indonesia, guru di Jawa Tengah memiliki kompetensi di atas rata-rata dan konsiten. Itu, kalau kita lihat dari sisi kompetensi,” tandasnya.