Jakarta, Gatra.com – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, dalam acara ‘Indonesia Electric Motor Show 2021’, Rabu (24/11). Dia menjelaskan, Perpres 55/2019 memiliki tiga fokus utama yaitu aspek lingkungan dan konservasi, efisiensi dan keahanan energi, serta peningkatan kapasitas industri dan daya saing nasional.
Pada aspek lingkungan, pengembangan KBLBB bertujuan untuk mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 29% di tahun 2030 dengan usaha sendiri, serta sebanyak 41% jika mendapatkan bantuan internasional.
Adapun terkait ketahanan energi, percepatan KBLBB dilakukan sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah yang terus meningkat. Terlebih, kenaikan konsumsi BBM tidak seiring dengan produksi dalam negeri.
“Sampai sekarang, kita masih memerlukan BBM 1,8 juta barel per hari (bph). Kita baru bisa memproduksi sekitar 700 ribu barel per hari. Kita masih impor kurang lebih 60%. Devisa kita luar biasa tersedot di situ,” terangnya.
Menurut Moeldoko, kehadiran KBLBB juga dapat menjadi lompatan besar pada bidang teknologi dan pengembangan industri mobil di Indonesia. Sehingga, potensi ini harus dikejar dengan baik supaya Indonesia memiliki daya saing yang kuat dan meningkatkan kapasitas industri.
Namun, Moeldoko menyadari bahwa pengembangan KBLBB di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Di sektor hulu, perlu pengembangan industri pendukung seperti baterai, motor listrik dan komponen lain, serta infastruktur penunjang KBLBB yang butuh nilai investasi cukup besar.
Tantangan lainnya adalah riset, teknologi dan inovasi terkait kendaraan listrik dan komponen-komponen lainnya belum banyak dikembangkan. Kemudian, juga masih diperlukan tambahan insentif agar menjadi lebih menarik bagi pelaku industri.
Sementara, pada sektor hilir, ada tantangan seperti ketersediaan infrastruktur pendukung berupa SPKLU dan/atau swab battery yang masih terbatas. Selain itu, banyak masyarakat masih khawatir dengan terbatasnya jarak jangkau kendaraan listrik.
“Walaupun sudah ada peraturannya, tapi orang masih ragu-ragu menaruh investasi di SPKLU. Ini ibaratnya [duluan] telur atau ayam. Kalau saya bangun SPKLU atau swabnya, jika kendaraannya belum banyak, nganggur, rugi investasi. Kalau saya membeli kendaraan [listrik] belum ada SPKLU, saya juga bingung,” ujarnya.
Tak hanya itu, life time baterai kendaraan listrik yang masih terbatas berpotensi mengurangi animo masyarakat untuk beralih ke KBLBB. Di sisi lain, harga kendaraan listrik masih relatif mahal dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil.
“Tetapi, saya yakin ke depan mobil listrik semakin murah bukan semakin mahal. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena teknologi semakin berkembang, yang tadinya charging lama sekarang waktunya bisa menjadi lebih singkat dan seterusnya,” tegasnya.
