Karanganyar, Gatra.com - Sebanyak 2.100 bibit pohon buah lokal dihibahkan ke tujuh kelompok tani yang tersebar di Karanganyar Jateng wilayah Kecamatan Jumantono, Jenawi, Karangpandan dan Matesih. Bantuan itu disertai pemberian sarana pengangkut dan pupuk organik.
Pemberian hibah dihadiri Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tri Susilarjo, Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto dan Wakil Bupati Karanganyar Rober Christanto.
Paket hibah pertanian tersebut berisi empat unit motor roda tiga pengangkut hasil bumi, 300 bibit kelengkeng, 900 bibit alpukat kendil, 900 bibit durian bawon dan 63 ton pupuk organik.
“Bantuan ini mendukung petani mau menanam buah-buahan. Tidak hanya padi saja. Tanaman ini mudah tumbuh di iklim tropis. Silakan ditanam di kebun atau pekarangan rumah. Dalam empt sampai lima tahun nanti sudah berbuah,” kata Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tri Susilarjo di Desa Tugu Kecamatan Jumantono Karanganyar, Jateng, Kamis (25/11).
Ia mengatakan bibit pohon buah tersebut berjenis unggul hasil penelitian balai benihnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang sedang menggapai swasembada buah lokal yang dirintis melalui penyebaran bibit unggul ke berbagai daerah. Harapannya, produk pertanian lokal menggantikan ketergantungan impor pangan, utamanya sayuran dan buah-buahan.
Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sumanto mengatakan pemerintah ingin serius memakai varietas unggul buah lokal. Bukan tidak mungkin Indonesia mampu menggapai swasembada buah.
“Buah-buahan yang kita konsumsi setiap hari di pertokoan, kebanyakan produk impor. Memang bagus secara fisik. Tapi kalau lokalan saja ada, mengapa tidak dikembangkan,” katanya.
Sumanto juga mendorong pemerintah lebih memperhatikan balai pertanian di berbagai lokasi yang terlantar. Balai pertanian dan benih tersebut potensial menghasilkan bibit unggul serta wadah teknologi pertanian.
“Indonesia punya lembaga peningkatan kualitas mutu pertanian. Namanya balai peternakan dan perikanan. Tapi kurang diperhatikan. Perlu dilakukan revitalisasi. Kami sedang menyusun perda untuk itu,” katanya.
Ia menyebut terdapat 600 hektare lahan milik balai di 57 lokasi di Jawa Tengah, belum dioptimalkan. Kasus yang sama terjadi pada 30 hektare balai penelitian peternakan dan 21 hektare untuk perikanan.
Mengenai hal ini, Plt Kadinas Pertanian dan Perkebunan Tri Susilarjo membenarkan balai pertanian kurang mendapat perhatian pemerintah.
“Untuk anggaran balai, kurang dari 10 persen alokasi anggaran di DIPA. Itu kecil sekali,” katanya.
