Home Hukum Kejagung Lakukan Penyidikan Umum Kasus HAM Berat

Kejagung Lakukan Penyidikan Umum Kasus HAM Berat

Jakarta, Gatra.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melakukan penyidikan umum kasus dugaan pelanggara hak asasi manusia (HAM) berat. Langkah ini dilakukan setelah penanganan perkara HAM berat mangkrak sangat lama.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, pada Kamis malam (25/11), mengatakan, Jaksa Agung menyampaikan pernyataan tersebut saat melakukan kunjungan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel).

Menurutnya, langkah tersebut ditempuh Kejagung untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta mengatasi kebuntuan yang terjadi.

“Maka saya sebagai Jaksa Agung, selaku penyidik HAM berat mengambil kebijakan penting, yaitu tindakan hukum untuk melakukan penyidikan umum perkara pelanggaran HAM berat masa kini guna menyempurnakan hasil penyelidikan Komnas HAM,” kata Burhanuddin.

Orang nomor satu di Korps Adhyaksa ini yakin bahwa kebijakan yang ditetapkan tersebut akan memecah kebuntuan dan menuntaskan perkara HAM berat yang terus menjadi tunggakan.

Burhanuddin mengungkapkan, sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2020 bahwa Kejaksaan adalah wajah penegakan hukum.

“Oleh karena itu, baik-buruknya penegakan sangat diwarnai oleh kebijakan-kebijakan penegakan hukum kejaksaan,” ujarnya.

Burhanuddin melanjutkan, salah satu kebijakan penegakan hukum yang berpotensi memperburuk wajah penegakan hukum Indonesia adalah penyelesaian dugaan pelanggaran HAM Berat masa kini.

“[Kasus HAM berat] yang sampai saat ini seolah berhenti dan tidak ada kejelasan sebagai akibat adanya kebuntuan persepsi antara penyelidik Komnas HAM dengan penyidik Kejaksaan,” ujarnya.

Menurutnya, sebagaimana diketahui bahwa hasil penyelidikan oleh Komnas HAM belum sempurna untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun petunjuk penyidik Kejaksaan agar terpenuhinya amanat undang-undang tidak pernah dipenuhi.

“Sehingga penanganan perkara menjadi berlarut-larut karena hasil penyelidikan Komnas HAM belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menduga bahwa seseorang berdasarkan suatu peristiwa atau keadaan adalah sebagai pelaku kejahatan HAM Berat,” katanya.

Selain itu, ujar Burhanuddin, penyelidik juga belum memeriksa saksi kunci dan menemukan dokumen yang diharapkan dapat menjelaskan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan unsur serangan yang meluas atau sistematik sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam kunjungan kerja ini, Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, Asisten Umum Jaksa Agung Kuntadi, dan Asisten Khusus Jaksa Agung Hendro Dewanto.

Jaksa Agung menyampaikan pengarahan kepada jajarannya di Sumsel. Hadir dalam acara tersebut Kepala dan Wakil Kepala Kejati Sumsel, para Asisten, Kabag Tata Usaha dan para Koordinator Kejati Sumsel, serta para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumsel.

122