Jambi, Gatra.com- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik yang menjadi sentra pelayanan masyarakat di Kota Jambi, Sabtu (27/11). Antara lain, RSUD Raden Mattaher Jambi, RS TNI Dr. Bratanata Jambi, dan daerah kantong kemiskinan di Kecamatan Danau Sipin, Jambi.
Menko PMK menegaskan bahwa ia akan berkoordinasi langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Jambi, dinas-dinas terkait setempat, termasuk para petinggi atau Direktur di RS. Hal tersebut guna menindaklanjuti pengembangan fasilitas layanan bagi masyarakat.
Salah satu contoh, dalam rangka pengembangan fasilitas layanan di RS TNI Dr. Bratanata, ia menyatakan akan berkoordinasi langsung dengan Panglima TNI dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Akan saya bicarakan dengan Pak Panglima TNI dan Menteri BUMN karena di sana ada fasilitas yang dimiliki oleh Kementerian BUMN yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh RS untuk pengembangan pelayanan,” ujar Menko PMK.
Usai meninjau RS, Muhadjir didampingi Gubernur Jambi Al Haris bertolak mengunjungi wilayah yang merupakan kantong kemiskinan ekstrem, tepatnya di RT 36, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Ia menemukan bahwa masalah yang terjadi di sana selain kemiskinan salah satunya juga menjadi tempat langganan banjir.
“Ini nanti kami koordinasikan dengan Kementerian PUPR. Kita juga cek tadi keluarga miskin apakah sudah dapat bansos (bantuan sosial) atau belum. Tadi yang belum sudah kita selesaikan juga. Kemudian yang lansia dan rumahnya tidak layak tapi lahannya bukan miliknya sendiri kita akan selesaikan, koordinasi dengan kementerian-kementerian yang bertanggungjawab,” paparnya.
Berdasarkan laporan yang dihimpun Kemenko PMK, data salur bansos di Kota Jambi, untuk Program Sembako Reguler bulan Juli-September sebesar 92,1% dan bulan Oktober sudah mencapai 92,4%. Sedangkan Program Sembako PPKM bulan Juli-September sebesar 38,6% dan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III 97% dan tahap IV 77%.
Pada saat mengunjungi daerah yang menjadi kantong kemiskinan di sana, Menko PMK juga sekaligus membagi-bagikan paket bansos berisi sembako dari PMK Peduli sebanyak 50 kantong paket sebagai wujud kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan.
Akan tetapi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengutarakan bahwa tugas utama Kemenko PMK dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) langsung di lapangan tidak mungkin meliputi seluruh daerah di Indonesia.
“Cara ini memang sifatnya semacam eksemplar. Tidak mungkin seluruh Indonesia kita seperti ini, tapi paling ngga kalau ada contoh seperti ini kalau ada kasus yang sama bisa kita selesaikan dengan cara yang sama juga,” tandas Muhadjir.
