Pekanbaru,Gatra.com- Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menampik terjadinya politik uang dalam gelaran Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Provinsi Riau. Hajatan musda sendiri digelar di salah satu hotel di Kota Pekanbaru, Selasa (30/11).
Menurut Herman, gelaran musda Partai Demokrat Provinsi Riau berlangsung secara demokratis. Oleh sebab itu pihaknya tetap menggelar hajatan musda. "Saya tidak tahu itu, saya datang kesini memimpin musda secara demokratis. Silahkan klarifikasi kepada yang bersangkutan," terangnya di lokasi acara. Herman pun menegaskan verifikasi BPOKK semuanya berdasarkan keinginan dan harapan untuk Partai Demokrat lebih baik.
Sebelumnya pada Senin (29/30) Wakil Ketua panitia musda,Kamaruzaman,menyebut pihaknya mendapat laporan,salah seorang calon ketua bahkan sudah membuat perjanjian imbal balik dengan pemilik suara.
"Salah seorang peserta (pemilik suara), menyebut sudah ada perjanjian imbal balik dengan salah satu kandidat. Apabila ada pembatalan dukungan akan dituntut Rp500 juta," katanya.
Selain dugaan politik uang tersebut, kata Kamaruzaman, gelaran musda yang seharusnya digelar akhir tahun 2021, juga terkesan dipaksakan. Pasalnya, jabatan Asri Auzar (petahana) sebagai Ketua Partai Demokrat Provinsi Riau baru berakhir pada Oktober 2022.
"Jadi kesannya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memaksakan kehendak untuk menggelar musda secepatnya di Riau. Sementara di daerah lain itu masih ada Plt (pelaksana tugas), musdanya tak digelar-gelar. Sehingga ada spekulasi terjadinya permainan antara oknum calon dengan oknum DPP," bebernya.
Adapun gelaran musda Partai Demokrat Provinsi Riau dimenangkan Agung Nugroho secara aklamasi. Agung sendiri menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau 2019-2024. Sebelum musda digelar, rumahnya sempat didatangi sejumlah preman.
