Home Hukum Presiden Jokowi, Pemberantasan Korupsi Tidak Identik dengan Penangkapan

Presiden Jokowi, Pemberantasan Korupsi Tidak Identik dengan Penangkapan

Jakarta, Gatra.com- Presiden Joko Widodo mengatakan pemberantasan korupsi khususnya pada penindakan tidak hanya menyasar peristiwa hukum yang muncul di permukaan. Namun dibutuhkan upaya yang lebih fundamental, mendasar, dan komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

"Upaya penindkaan sangat penting dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan pada yang berbuat tetapi penindakan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara," kata Presdiden dalam pembukannya pada peringatan hari antikorupsi sedunia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12).

Pentingnya asset recovery dan penerimaan negara bukan pajak juga perlu diutamakan menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini.

"Saya mengapresiasi capaian asset recovery dan peningkatan pnbp kita di semester pertama 2021. Misalnya Kejaksaan Agung sekitar 15 triliun dan jumlah yang kebih besar disampaikan oleh Ketua KPK yang telah dikembalikan kepada negara," ujar Jokowi.

Pemerintah terus mendorong perampasan aset tindak segera ditetapkannya undang undang perampasan aset tindak pidana. Dimana diharapkan tahun depan bisa selesai agar penegakan hukum yang berkeadilan bisa terwujud secara profesional, transparan. dan akuntabel untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu buron pelaku korupsi bisa terus dikejar baik di dalam maupun diluar megeri. Aset yang disembunyikan baik para mafia pelabuhan mafia migas mafia obat mafia dahing mafia tanah bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili," jelas Presiden.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh terus terusan identik dengan penangkapan. Harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamnetal. Dan kalau korupsi berhasil kita cegah maka kepentingan rakyat terselamatkan," imbuhnya.

478