Kebumen, Gatra.com - Berbagai program dicanangkan oleh Bupati Kebumen, Jawa Tengah Arif Sugiyanto, untuk bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Komitmen itu didukung dengan berbagai program. Hal itu disampaikan Arif saat peringatan Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember.
Salah satu komitmen dalam melakukan reformasi birokrasi adalah dengan menciptakan pemerintahan good governance dengan open government. Caranya adalah melalui program festival anggaran yang terpampang di Alun-alun Kebumen, sehingga semua anggaran dinas penggunaanya jelas, bisa diawasi masyarakat.
"Kita juga sudah memiliki MPC atau Monitoring Center for Prevention. MPC merupakan aplikasi dari KPK untuk monitoring dan koordinasi dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan daerah," jelas Arif usai mengikuti Hari Antikorupsi secara daring bersama pemerintah pusat di Gedung F, Komplek Sekda, Kamis (9/12).
Untuk promosi jabatan, Bupati Arif menyatakan, pihaknya sudah melakukan sesuai aturan. Ujian kenaikan pangkat atau jabatan dilakukan secara terbuka, dan dilakukan penilaian oleh penguji yang kredibel, baik itu Sekda, tokoh masyarakat serta akademisi. Peserta yang menempati rangking satulah yang akan diangkat menjadi pejabat pada formasi yang diikuti.
"Kemudian untuk pembangunan, lelang untuk tender juga dilakukan secara terbuka. Tidak ada lagi jamannya bawa-bawa proposal ke bupati. Semua syarat dan ketentuan sudah ada. Cukup jelas, semua boleh mengajukan," tegas mantan penyidik KPK itu.
Ia melanjutkan, semua tata kelola pemerintah di Kebumen saat ini sudah semakin baik. Namun, ia mengaku masih mendengar ada sejumlah ASN yang masih bermain anggaran untuk kepentingan pribadinya. Ia meminta hal ini menjadi perhatian bersama agar tidak lagi menyalahgunakan kewenangan.
"Alhamdulillah, untuk pejabat eselon II saya sudah tidak mendengar lagi ada yang bermain anggaran. Tapi untuk pejabat eselon III saya masih mendengar ada yang bermain untuk penerimaan uang dari pihak luar, yang tidak sesuai ketentuan," ungkapnya.
Kepada para ASN, bupati meminta agar tetap bekerja dengan baik, sesuai aturan jam kerja. Karena korupsi bukan hanya uang, tapi juga korupsi waktu.
