Jakarta, Gatra.com –‎ Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan agar pemerintah mulai memperhatikan ketimpangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat lapisan bawah. Disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, dalam kegiatan Kongres Ekonomi Umat II, saat ini, masyarakat yang berada pada level usaha mikro dan ultra mikro tampak belum begitu terjamah oleh dunia perbankan.

"Hal ini yang justru akan memperbesar kesenjangan sosial di tengah masyarakat," kata Abbas dalam keterangannya, Sabtu (11/12).

Selain itu, Abbas juga menyoroti indeks gini ekonomi yang berada pada angka 0,39 dan dalam bidang pertanahan 0,59. Padahal, jumlah usaha besar hanya 0,01 persen, dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 5.550 dengan total aset diatas Rp10 miliar.

Sementara itu, usaha menengah sebanyak 0,09 persen dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 60.702 dengan total aset lebih dari Rp500 juta, dan usaha kecil jumlahnya hanya 1,22 persen dengan jumlah pelaku sebanyak 783.132 dengan total aset di atas Rp50 juta.

"Jadi total mereka yang sudah terperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan adalah hanya sekitar 1,32 persen atau 849.334 pelaku usaha. Sementara jumlah UMKM besarnya adalah 98,68 persen dan itu boleh dikatakan belum diurus dengan baik," ujarnya.

Menurut dia, jika kondisi ini tidak diubah, maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap kesenjangan sosial. Karena menurutnya, kesenjangan sosial dari tahun ke tahun makin besar justru adalah faktor utama yang mengancam stabilitas dan rasa persatuan serta kesatuan bangsa.

"MUI mengusulkan agar pemerintah memiliki langkah afirmatif bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Ini penting dilakukan agar bentuk dari struktur dunia usaha bertransformasi dari bentuk piramid menjadi belah ketupat, yang mana jumlah pelaku usaha menengah ke atas cukup 2 persen, menengah ke bawah 3 persen, dan menengah sebanyak 95 persen," terangnya.

Senada dengan Abbas, Wakil Sekjen MUI, Muhammad Azrul Tanjung, juga meminta kepada pemerintah agar jangan sampai terjadi intoleransi di dalam bidang ekonomi. Pasalnya, umat Islam yang mayoritas di Indonesia justru menjadi minoritas dalam hal ekonomi.

"Jangan sampai umat Islam selalu berada pada posisi menengah ke bawah. Untuk itu, perlu upaya bersama agar dapat meningkat levelnya menjadi menengah bahkan naik tingkat menjadi usaha besar," katanya