Jakarta, Gatra.com - Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 yang akan berlangsung di Lampung, 23-25 Desember, tidak hanya memilih ketua umum atau Rais A'am. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud, menyebutkan Muktamar juga akan membahas diniyah qonuniyah seperti Undang-Undang Perubahan Iklim.

"Muktamar juga akan membahas tentang selamatkan bumi, wujudkan Undang-Undang Perubahan Iklim," kata Marsudi di Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu(12/12).

Tentang masalah diniyah qonuniyah, Marsudi menyebutkan Muktamar juga akan membahas Rancangan Undang-Undang KUHP, urgensi Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga dan telaah Undang-Undang Agraria.

Selain itu, yang tak kalah menarik, Muktamar kali ini juga membahas hal-hal yang terkait maudhu'iyah seperti badan hukum sebagai subjek hukum dalam fiqih Islam. Misalnya, hal-hal yang terkait dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). "Itu termasuk misalnya, jika terjadi upaya kekerasan, misalnya pemasungan orang yang ODGJ itu dan kedaulatan rakyat atas tanah akan dibahas. Itu nomor 2 maudhu'iyah," tutur Marsudi.

Marsudi juga menyebutkan untuk masalah waqi'iyah, Muktamar akan membahas beberapa hal seperti pengambilan tanah rakyat oleh negara dan posisi waktu Falaq dalam penentuan waktu ibadah. Selain itu, ada punya pembahasan mengenai operasi penyesuaian kelamin.

Muktamar ini membahas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini beredar di masyarakat. Pembahasan dalam waqi'iyah adalah contohnya. "Ribuan pertanyaan mana yang pantas dijawab oleh MWC, mana yang pantas hanya dijawab oleh cabang dan atau wilayah dan atau PBNU. Pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh PBNU melalui Muktamar," kata Marsudi.

Muktamar NU ke-34 diagendakan pada 23-25 Desember 2021. Hal ini disebutkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dalam sidang pleno Musyawarah Nasional (MUNAS ) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU Pada Sabtu (25/09) malam.