Surabaya, Gatra.com- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah di Jawa Timur dorong peningkatan aksesibilitas pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan berpenghasilan tidak tetap yang terintegrasi di tiga Kabupaten di Jawa Timur yaitu Jombang, Tulungagung dan Sidoarjo.
Kerja sama tersebut ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Program Perumahan Pemukiman bagi masyarakat di masing-masing Kabupaten antara SMF dengan tiga Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Tulungagung dan tiga BPR.
Ditandatangani oleh Direktur SMF, Heliantopo, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kab. Sidoarjo, Achmad Zaini, Direktur Utama BPR Jombang Afandi Nugroho, Direktur Utama BPR Tulungagung, Suhermin, dan Direktur Utama BPR Delta Artha Sidoarjo Sofia Nurkrisnajati Atmaja di Surabaya, pada Senin (13/12).
Pada kesempatan yang sama ditandatangani juga Perjanjian Induk Kerja Sama terkait Program Perumahan Pemukiman bagi masyarakat antara SMF dengan tiga BPR tersebut di atas. Melalui kerja sama tersebut SMF akan memberikan dukungan untuk program perumahan dan permukiman atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang telah bekerja sama dengan asosiasi pengembang perumahan di Kabupaten Tulungagung, Jombang dan Sidoarjo.
Program perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non fixed income) di Kabupaten Tulungagung, Jombang dan Sidoarjo untuk kepemilikan tanah dan renovasi rumah tidak layak huni (incremental housing). Serta program pembangunan rumah di atas lahan sendiri bagi masyarakat di Kabupaten Tulungagung, Jombang dan Sidoarjo.
Direktur SMF, Heliantopo mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen SMF sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas sebagai Special Mission Vehicle Pemerintah untuk ikut terlibat aktif dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Khususnya di sektor perumahan baik dari sisi supply maupun demand sesuai perluasan mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada SMF melalui penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan, sehingga akses masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau semakin terbuka," ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/12).
Program sinergi pemberian fasilitas pemilikan rumah ini merupakan bentuk keberpihakan SMF kepada masyarakat Indonesia. Khususnya masyarakat kecil di daerah yang membutuhkan dan belum terfasilitasi untuk dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan hunian yang layak.
"Hal ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dimana dana yang dialirkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," ungkap Heliantopo.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dalam sambutannya menuturkan bahwa Sidoarjo dengan karakteristik sebagai daerah industri dan tujuan urbanisasi menjadikan Kabupaten Sidoarjo membutuhkan tingkat hunian yang tinggi. Disamping itu, masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta non-fixed income juga membutuhkan hunian tetap atau rumah layak huni.
"Seringkali MBR dan Non Fix Income ini tidak lolos analisa bank, maka dari itu Pemerintah harus memiliki solusi pengaturan bantuan, kemudahan-kemudahan pembiayaan perumahan yang diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk KPR Bersubsidi yang disalurkan melalui Bank Pelaksana," ungkapnya.
Ahmad menyambut baik adanya sinergi ini, khususnya untuk mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau. Serta mengurangi backlog perumahan sekaligus peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Sidoarjo.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menyebut sinergi ini sebagai salah satu strategi untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tulungagung. "Karenanya kerja sama ini menjadi sangat penting demi mewujudkan mayarakat Tulungagung untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan yang layak, ucap Marwoto.
Senada dengan itu, Bupati Jombang Mundjidah Wahab juga mengungkapkan dukungan ini merupakan bentuk perwujudan peran Pemerintah untuk pemertaan pembangunan dalam hal penyediaan perumahan untuk rakyat. Di Jombang, menurut dia, jumlah warga masyarakat yang belum memiliki hunian yang layak masih cukup tinggi.
"Oleh karena itu kami sangat menyambut baik kerja sama ini, dan kami berharap kerja sama ini dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya di Kabupaten Jombang," jelasnya.
