Jakarta, Gatra.com- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan akan urgensi percepatan akses keuangan di daerah. Langkah percepatan tersebut harus diupayakan seoptimal mungkin dalam rangka mengatasi kesenjangan inklusi keuangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

"Masih terdapat kesenjangan inklusi keuangan di wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 83 persen dan 68 persen. Atas dasar hal tersebut, percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan agar dapat menjangkau ke seluruh daerah," ujar Wimboh dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021, Kamis (16/12).

Lebih lanjut, Wimboh menuturkan bahwa keberadaan TPAKD memiliki peran yang begitu penting dalam menyerap program-program yang dijalankan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi seperti program KUR untuk mendorong kemajuan UMKM.

"OJK terus mendorong penyaluran KUR ini. Kemarin kami telah bertemu dengan pimpinan perbankan membahas agar target KUR tahun ini Rp285 triliun bisa tercapai. Dan saya yakin sampai akhir tahun angka itu bisa tercapai," jelasnya.

Selain itu, jelas Wimboh, TPAKD turut mendorong sejumlah inovasi pembiayaan sektor usaha masyarakat di daerah seperti pinjaman melawan rentenir ataupun pengembangan KUR klaster lainnya.

“Kalau ada KUR klaster yang belum terlayani pembiayaan serta pengembangannya, bisa disampaikan ke OJK. Kalau ada masyarakat yang alami kesulitan akses pembiayaan tolong beritahu kami, kami selalu berupaya membantu kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.